Penyempurnaan Pulogebang Dikebut

PRESIDEN Joko Widodo akan meresmikan ulang Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, pada 20 Desember mendatang.

Pemprov DKI Jakarta pun mengebut penyempurnaan sejumlah fasilitas untuk penumpang di terminal terbesar percontohan itu karena dirasa masih kurang.

"Terutama mengenai sistem teknologi informasinya, kan harusnya terkoneksi dengan smart city. Jadi saya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta, cukup mengendalikan terminal dari dashboard di Balai Kota. Masalah ini yang masih harus dilengkapi," ujar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono seusai meninjau kesiapan terminal itu, Sabtu (12/11).

Dalam inspeksinya itu, Sumarsono menilai tata letak dan konektivitas antarruang terminal telah berjalan baik.

Namun, masih perlu evaluasi terhadap rambu-rambu petunjuk dan pengoptimalan kios-kios pedagang.

Ia ingin agar kios-kios di area tunggu penumpang yang hingga kini masih kosong segera terisi.

Pemprov DKI sendiri tengah menyiapkan mekanisme sewa kios yang berpihak pada pedagang supaya pelaku usaha kecil dan menengah segera membuka usaha di situ.

"Konsepnya, kios-kios yang ada akan seperti mal kecil. Itu dalam waktu dekat harus segera buka. Untuk menarik minat pedagang, bisa juga ada kebijakan insentif supaya mereka bisa mengisi dulu, model diskon atau gratis dulu, yang penting ini diisi dulu," tambah Sumarsono.

Penutupan Pulo Gadung

Sejatinya Terminal Pulogebang telah diresmikan pada 2012 silam, tapi hingga kini pengoperasiannya belum maksimal.

Setiap harinya, terminal itu lengang, hanya satu-dua bus yang terlihat melintas.

Minimnya fasilitas penumpang serta kehadiran terminal bayangan di sekitar Terminal Pulogebang membuat terminal terpadu itu nyaris mubazir pembangunannya.

Biaya pembangunannya yang mencapai Rp448,6 miliar tak sebanding dengan jumlah penumpang yang menggunakan jasa terminal itu.

Jumlah perusahaan otobus (PO) yang menggunakan jasa terminal itu juga terbilang minim.

Dari 150 kapasitas maksimal jumlah PO yang bisa dilayani, baru 55 PO yang beroperasi di situ. Sebagian besar PO masih memilih beroperasi di Terminal Pulo Gadung atau di terminal bayangan.

"Selama Terminal Pulo Ga-dung enggak disetop, terminal ini enggak akan bisa beroperasi. Itu harus ada kebijakan yang mendasar. Ketika fasilitas kita di sini sudah siap, PO yang di Pulo Gadung harus pindah, termasuk terminal-terminal bayangan. Jangan sampai karena pengawasan kurang jadi mereka bikin terminal-terminal bayangan," tegas Sumarsono. (Aya/J-1)