Tuntutan Kreatif buat Pak Bupati

GUNA melanjutkan keberlangsungan budi daya ikan di Kepulauan Seribu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memerintahkan Bupati Kepulauan Seribu Budi utomo untuk berperan aktif.

Ahok tak mau dana pembangunan Rp400 miliar yang setiap tahun dikucurkan untuk Kepu­lauan Seribu terbuang percuma hanya karena bupati yang tidak kreatif dalam meningkatkan kese­jahteraan masyarakat. “Kalau bupati kerja tidak benar, saya bubarkan Kabupaten Kepulauan Seribu. Saya jadikan kecamatan saja. Tinggal ubah undang-undang Jakarta tidak ada kabupaten Kepulauan Seribu, cuma menghabiskan ratusan miliar rupiah,” kata Ahok saat berdiskusi dengan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, kemarin.

Ketimbang mengambil risiko pembangunan ekonomi Kepulauan Seribu yang lamban, lanjutnya, Ahok lebih memilih uang pembangunan dari APBD itu diberikan secara tunai kepada 24 ribu warga Kepulauan Seribu.

Bupati Kepulauan Seribu yang duduk di samping Ahok terperanjat saat mendengar ucapan atasannya tersebut.

“Bayangkan jika dibikin tambak budi daya ikan. Wow, kan? Kalau bupati kerja enggak benar, saya bubarkan kabupaten ini. Saya bicara begini supaya ibu dan bapak tetap semangat,” tegas Ahok.

Warga juga dimintanya tidak khawatir perihal keberlangsungan program budi daya ikan, yang berpotensi berhenti di tengah jalan jika dirinya tidak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

“Silakan pilih pemimpin yang lebih baik daripada saya, itu hak bapak dan ibu. Namun, program ini akan terus berjalan hingga nelayan sejahtera, siapa pun gubernurnya,” imbuh Ahok.

Dalam pidatonya, ia juga menegaskan kepada warga untuk berani dan proaktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebagai contoh, jika warga melihat ada dugaan korupsi di kabupaten itu, warga diminta langsung menghubunginya lewat pesan pendek (SMS). Ia berjanji akan langsung mengusutnya.

“Saat ini gaji PNS terlalu besar dengan upah paling kecil Rp13 juta. Jadi, kalau masih mau korupsi, kebangetan namanya. Kalau ada yang ketahuan korupsi, kita pecat. Bayangkan, jika ada 1.000 PNS kita pecat karena korupsi, Pemprov bisa menghemat sekitar Rp13 miliar,” tutup Ahok. (Aya/J-1)