Menggenjot Industri Warga Kepulauan

BERANGKAT dari kege­tiran melihat nasib nelayan Belitung Timur saat menjabat bupati di sana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mau kegetiran serupa terjadi di Jakarta.

“Nelayan di sana sekali melaut, tangkapannya langsung banyak. Tapi mereka tak punya akses untuk menjual hasil tangkapan mereka. Alhasil, ekonomi para nelayan tak pernah berkembang, masih terus dililit kemiskinan. Saya tidak mau nelayan Kepulauan Seribu punya permasalahan yang sama,” ujar Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, kemarin.

Di hadapan Ahok, warga yang sebagian besar ialah nelayan menyampaikan unek-unek mereka selama ini, mulai dari keterbatasan modal untuk melaut, hingga kesulitan dalam pemasaran hasil mereka melaut.

Dalam menyikapi keluh ke­sah warga itu, Ahok menyatakan Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan sebuah skema kemitraan pemprov-nelayan. Pemprov akan mengembangkan budi daya ikan dengan bagi hasil yang bakal menggiurkan, 80% untuk nelayan dan 20% untuk pemprov.

“Kita akan bagi hasil 80%-20%. Sebanyak 80% untuk mereka, 20%-nya untuk pemprov. Itu pun sebenarnya bukan buat kami. Simpan dulu sampai terbentuk koperasi,” kata Ahok.

Nantinya, setelah uji coba berhasil dilakukan, pemprov akan memberikan modal kepada nelayan-nelayan yang sudah terampil, sambil dibarengi dengan pendampingan.

Modal yang diberikan dalam bentuk keramba jala apung, benih ikan kerapu, dan pakan. Lokasi budi daya ditempatkan di Perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang.

Bantuan juga hanya diberi­kan kepada nelayan yang benar-benar mau untuk maju. Nelayan yang tidak punya keramba tak akan mendapat bantuan dari pemprov.

“Jadi saya ingin mendidik. Tidak semua nelayan diberi, memangnya pemprov Sinterklas? Yang malas tidak akan dapat,” imbuhnya.

Dalam prosesnya, alumni Sekolah Tinggi Perikanan (STP) bersama petugas dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta akan mendampingi para nelayan.

Tak berhenti di hulu, sambung Ahok, bantuan juga akan diberikan pemprov dalam hal pemasaran hasil laut. Menurut rencana, Ahok akan meme­rintahkan BUMD PD Pasar Jaya untuk masuk ke Kepulauan Seribu sebagai media distribusi.

Ia menjanjikan pada Februari 2017 pasar perkulakan PD Pasar Jaya akan hadir di Kepulauan Seribu.

Selain itu, untuk mempermudah distribusi hasil tangkapan laut, pemprov akan menambah jumlah kapal Sabuk Nusantara pada November ini. Hal itu bertujuan menambah satu kapal yang selama ini sudah melayari rute Jakarta-Kepulauan Seribu.

Penangkapan ilegal ikan
Kepada Gubernur, warga Pulau Pramuka juga minta pemerintah memerhatikan masalah keamanan laut yang selama ini kerap merugikan nelayan. Bagaimana tidak, dalam pantauan mereka, penangkapan ilegal ikan marak di Laut Jawa. Ia mengimbau pemprov untuk memperketat pengamanan.

Heri Suhardi, salah seorang nelayan, mengeluhkan tidak adanya jaminan keselamatan saat ia melaut. Bukan takut akan tingginya ombak, ia lebih takut pada keberadaan kapal-kapal asing di situ.

Selain Heri, Cici, seorang warga yang berkecimpung di bidang pertanian dan pertambakan lele, juga menginginkan adanya pasar sayuran di Pulau Seribu. Kesulitan dalam hal menanam sayur di tanah berpasir membuat warga harus membeli sayur dari Jakarta. Hal itu yang membuat harga sayuran di pulau itu tinggi.

Saat menanggapi keluhan itu, Ahok menjelaskan PD Pasar Jaya sebagai food station akan menyediakan berbagai kebutuhan sembako warga kepulauan itu.

“Kami akan siapkan kapal yang bolak-balik. Keberadaan pasar agen juga harus ada di sini. Dengan demikian, harga sembako di Pulau Seribu pun akan lebih murah,” pungkas Ahok. (J-1)