KPK Nilai Kurang Pengawasan Tanggapi Menu Viral Pencegahan Stunting di Depok

BELAKANGAN menu penanganan stunting di Kota Depok masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, komposisinya tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi itu dinilai Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut polemik tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan.

"Pengawasan internal aja yang kurang sigap ya, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya," kata Pahala, Rabu (22/11).

Pahala menyebut permasalahan ini bukan dari pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Sebab, masalahnya bukan dari pendanaan, tapi, penggunaan. "Kalau SIPD-nya sih enggak ya, kan sudah bener tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan," ucap Pahala.

Baca juga: Menu Makanan Cegah Tengkes di Depok tidak Layak

Karenanya, pengawasan internal wajib dikuatkan jika tidak mau adanya permasalahan serupa. Pemotongan anggaran bisa terjadi setelah dana dicairkan jika tidak dipantau.

Meski sudah viral, KPK tidak bisa melakukan pemanggilan maupun peneguran kepada pihak-pihak yang mengelola dana untuk menu makanan pencegahan stunting di Depok itu. Saat ini, Lembaga Antirasuah hanya bisa menjelaskan duduk masalahnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Program Cegah Stunting, Juru Masak Akui Ada Potongan Dana oleh Puskesmas Depok

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin turut mencermati isu mengenai menu makanan pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat. Belakangan viral menu tersebut tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.
 
Wakil Presiden menyatakan selama ini pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.
 
"Iya, kita (pemerintah) sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangan-nya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran," jelas Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Jakarta, Jumat, 17 November 2023.

Wapres menegaskan bakal meminta penjelasan pihak terkait atas isu tersebut. Dia juga akan memantau pemberian makanan pencegahan stunting di seluruh daerah.
 
"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah," ujar dia. (Z-3)