DPRD DKI Minta Penutupan U-turn Dikaji Ulang

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Karyatin meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengevaluasi dan mengkaji ulang penutupan putaran balik atau U-turn. Hal ini disampaikan terkait keluhan masyarakat terkait putusnya jalur sepeda dan titik penyeberangan jalan putaran balik Jalan Simpang Santa Jl Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan.

Jalur sepeda serta fasilitas penunjang pejalan kaki seperti trotoar hingga penyeberangan jalan yang digalakkan di era Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menjadi salah satu program 'non motorized transportation' yang setahap demi setahap berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

"Harus dievaluasi. Saya mendukung kebijakan Pak Pj Gubernur untuk mengurangi kemacetan tapi jangan sampai mengganggu kebijakan sebelumnya yang sudah efektif," kata Karyatin saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (16/4).

Baca juga : Anggota Komisi C DPRD DKI Nilai Kenaikan Tarif Trans-Jakarta tidak Tepat Waktu

Selain itu, keberadaan fasilitas penunjang pejalan kaki membuat pejalan kaki semakin nyaman bermobilitas di Ibukota maupun beralih menggunakan angkutan umum. Hasilnya, pada 2021 Pemprov DKI diganjar penghargaan Sustainable Transport Awards (STA) karena dinilai berhasil mengembangkan transportasi umum yang berkelanjutan.

"Jadi, mengatasi kemacetan dan mengurangi emisi karbon itu harus menjadi program satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang harus digalakkan adalah soal angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda dan jalan kaki yang kemudian dilanjutkan dengan angkutan umum," tukasnya.

Baca juga : Pj Gubernur DKI: Jalur Sepeda Bisa Lebih Berkualitas

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta berencana menutup 32 putaran balik secara bertahap hingga pertengahan tahun ini. Hal ini dilakukan guna mengurangi kemacetan akibat antrian kendaraan sebagai imbas dari adanya kendaraan yang ingin memutar balik.

Namun, di salah satu titik putaran balik seperti di Simpang Santa, Jl Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, penutupan U-turn justru memutus jalur sepeda di kawasan itu. Trotoar juga sedikit berkurang hingga terhambatnya fasilitas zebra cross bagi pejalan kaki. Hal ini pun dikritisi oleh berbagai komunitas seperti Bike To Work, Komisi Pengurangan Bahan Bakar Bertimbal, hingga Koalisi Pejalan Kaki. (Z-8)