Sri Mulyani Jenguk Korban Penganiayaan Anak Pejabat Pajak

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjenguk David Latumahina di Rumah Sakit (RS) Mayapada Kuningan Jakarta Selatan, yang menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penganiayaan diduga dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
 
"Kami melihat kondisi David dan mendapat penjelasan dokter di ICU mengenai perkembangan kesehatan David," ucap Sri Mulyani seperti
dikutip dari akun Instagram resminya di Jakarta, Minggu (26/2).
 
Dokter menyampaikan keadaan David kini lebih baik jika dibandingkan dengan hari pertama perawatan, sehingga memberikan harapan. Namun, proses observasi perkembangan dan perawatan David masih panjang.
 
Ia pun mendoakan secara tulus dan khusyuk untuk pemulihan dan kesembuhan David.
 
"Sungguh pedih dan remuk hati melihat kondisi David akibat penganiayaan yang kejam dan keji," tuturnya.
 
Selain itu, Sri Mulyani bertemu orangtua David, yakni Jonathan Latumahina beserta istri, untuk menyampaikan maaf dan keprihatinan atas
kejadian yang dialami David dan dukungan sepenuhnya untuk proses kesembuhan.

Baca juga: Jemaah Majelis Zikir Nurul Mustofa Lapor Kasus Pengeroyokan di Jaksel

 
Menkeu turut mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh Jonathan untuk mendapat keadilan dan kepastian bahwa tindakan kekerasan dan penganiayaan keji tidak boleh dibiarkan.
 
"Tidak boleh terulang lagi dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun," tekan Bendahara Negara ini.
 
Dalam kesempatan tersebut, ia juga berdiskusi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil beserta istri, yang sudah seperti orangtua bagi David.
 
Begitu pula terdapat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid bersama Aktivis NU Yenny Wahid yang memberikan perhatian dan dukungan moral bagi Jonathan dan doa yang tulus bagi kesembuhan David.
 
"Saya sangat menghargai, menghormati, dan mendukung penuh langkah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam menyikapi kejadian ini dan mendukung keputusan LBH Ansor untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum," tambah Sri Mulyani. (Ant/OL-16)