Rabu 18 Mei 2022, 15:35 WIB

Hidupkan Lagi Program Sumur Resapan, Dinas SDA: Fokusnya di Gedung Perkantoran

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Hidupkan Lagi Program Sumur Resapan, Dinas SDA: Fokusnya di Gedung Perkantoran

MI/BARY FATHAHILAH.
Petugas Dinas Sumber Daya Air membuat sumur resapan air di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

 

DINAS Sumber Daya Air DKI Jakarta bakal menghidupkan lagi program sumur resapan. Namun, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, ia akan berfokus pada sumur resapan di gedung perkantoran.

Gedung-gedung perkantoran di Jakarta diwajibkan memiliki sumur resapan agar terjadi zero run off. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 109 tahun 2021. Dalam pasal 3 ayat 1 pergub tersebut berbunyi bahwa kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi perorangan dan Badan Hukum ditujukan kepada: a. setiap pemilik Bangunan Gedung Baru atau Bangunan Gedung Eksisting; dan b. setiap pemohon dan pengguna air tanah.

Baca juga: Pemkot Bekasi Minta Masyarakat Waspadai Merebaknya PMK

Kemudian, pada pasal 3 ayat disebutkan bahwa perseorangan atau badan hukum sebagaimana pada ayat satu yang membangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi wajib menyediakan lahannya 1% untuk dibangun sumur resapan.

"Nah, pendekatan berikutnya sumur-sumur resapan ini lebih baik regulasi yang kantor-kantor lewat penerapan zona pendekatan zero run off atau zero delta Q untuk pengembangan-[engembangan persil," kata Yusmada dalam rapat kerja bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut dia, sumur resapan penting untuk dilanjutkan guna membantu kerja waduk-waduk serta embung di wilayah rawan genangan. Selain itu, sumur resapan yang dibangun adalah sumur resapan dalam yang mampu menahan lebih banyak debit air.

"Pembangunan kedepan tetap. Tetap kita bagaimana mengupayakan air-air ini ditahan lewat pengelolaan pengelolaan air hujan. Lewat sumur-sumur dalam. Nah, itu akan kita rencanakan di program kita ini mem-backup waduk-waduk sekitar waduk kita itu agar supaya airnya bisa dimasukkan ke tanah," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh pun setuju dengan penerapan kebijakan ini. Menurut dia, jika sudah ada dasar hukumnya, gedung-gedung perkantoran di Jakarta harus ditegaskan agar turut serta dalam pengendalian banjir seperti membangun sumur resapan.

"Ya itu boleh-boleh saja. Apalagi bila ada CSR soal itu," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (18/5).

Sebelumnya, Pemprov DKI tahun lalu telah menghentikan total pembangunan sumur resapan di permukiman dan jalan-jalan atas permintaan DPRD DKI Jakarta. Hal itu disebabkan banyak pembangunan sumur resapan oleh kontraktor yang tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat sasaran.

Wilayah-wilayah yang memiliki sumur resapan pun tidak serta merta terbebas dari banjir seperti yang dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (OL-6)

Baca Juga

DOK.MI

Polda Metro Tangkap Pelaku Tutup Jalan Asia Afrika untuk Balap Liar

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 23:45 WIB
Sebelumnya, rekaman video aksi balap liar di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, tersebar melalui media sosial beberapa waktu...
Antara

Pemprov DKI Pusatkan Salat Iduladha di Jakarta International Stadium

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 01 Juli 2022, 23:40 WIB
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memusatkan ibadah salat Iduladha 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta...
Ist

Pameran Mommy N Me di JCC, Senayan, Telah Resmi Dibuka

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 21:42 WIB
pada Jumat (1/7), pameran Mommy N Me resmi dibuka. Mommy N Me siap menjadi tempat seru untuk menghabiskan akhir pekan sekaligus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya