Anies Perketat Perkantoran 75% WFH dan Larang Kegiatan Agama di Zona Merah

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperketat kapasitas perkantoran yang berada di zona merah. Yang diperbolehkan masuk kantor atau work from office (WFO) hanya 25% dari kapasitas. Sementara 75% bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Pengaturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI No 759/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) ditandatangani Anies pada 14 Juni 2021 lalu.

“Pembatasan kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran di zona merah WFH sebesar 75% dan WFO 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” tulis Anies dalam lampiran Kepgub tersebut.

Bahkan, menurut Anies, akibat kasus Covid-19 mengalami kenaikan jumlahnya secara signifikan, maka kegiatan keagamaan di zona merah ditiadakan.

Sementara perkantoran yang berada di zona kuning dan zona oranye, tambah Anies, tetap dengan kapasitas 50% baik yang WFH maupun WFO. Anies mengingatkan kantor yang dibuka wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes) ekstra secara ketat.

Anies merinci klasifikasi perkantoran itu mencakup kantor swasta, kantor instansi pemerintah, dan kantor BUMD serta BUMN. Ketentuan kapasitas operasional perkantoran sesuai dengan zona berlaku hingga 28 Juni mendatang.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan dengan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 28 Juni 2021 di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang mengkhawatirkan. Dalam enam hari terakhir, penambahan kasus Covid-19 harian selalu di atas angka 2.000 kasus. Bahkan sempat menembus angka sebesar 2.769 pada 13 Juni yang lalu.

Baca juga: Kapolda Tegaskan Jakarta sedang Tidak Baik-baik Saja

Lonjakan kasus Covid-19 tersebut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) untuk kamar isolasi dan ICU di sebanyak 106 rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Jakarta.

Berdasarkan data 15 Juni, BOR tempat isolasi berada pada angka 78%. Kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.861 bed dan sudah terpakai pasien Covid-19 sebanyak 6.117 bed. Begitu dengan BOR ICU yang berada pada angka 73% di mana tersedia sebanyak 1.127 tempat tidur ICU dan terpakai 824 unit.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjelaskan, alasan pihaknya masih menerapkan PPKM Mikro untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 dalam waktu 14 hari ke depan.

Menurut Riza, PPKM Mikro akan diperkuat pada aspek pemantauan, pengawasan, dan penindakan.

“Jadi tidak mengurangi kapasitas dalam PPKM ke depan. Yang ditingkatkan adalah pemantauan dan pengawasan itu kita pastikan semua,” ujar Riza.

Dia memberi contoh, misalkan, perkantoran tetap diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% sebagaimana selama ini berjalan. Namun, ketentuan kapasitas ini wajib ditaati dan jika terjadi pelanggaran, Pemprov DKI akan memberikan sanksi tegas mulai dari teguran tertulis, denda, penutupan sementara hingga pencabutan izin usaha.

“Jadi, mulai hari ini, ke depan kita akan banyak aparat, petugas operasi-operasi termasuk pembe1rian sanksi. Bagi siapa saja yang melanggar, kita tidak segan memberikan sanksi. Kami minta sebelum diberi sanksi, mohon semuanya, unit usaha, unit kegiatan, perkantoran, pabrik pasar, mal, dan hotel, semuanya melakukan prokes secara ketat,” tandas Riza.

Apalagi, kata Riza, penerapan PPKM mikro ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang telah meminta Pemprov DKI mengoptimalisasikan penerapan PPKM mikro di lapangan.

Presiden Jokowi, kata Riza, meminta Pemprov DKI bisa memastikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PPKM mikro bisa terealisasi di lapangan.

“Beliau meminta kepada kami untuk meningkatkan implementasi di lapangan agar dioptimalkan dan ditingkatkan terkait berbagai kebijakan PPKM mikro,” ujar Riza. (OL-4)