LSM Intimidasi Ratusan Kepala SDN

ULAH bagian marketing buku berkedok lembaga swadaya masyarakat (LSM) meresahkan ratusan kepala sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Depok. LSM tersebut memaksa menjual buku dan lembar kerja siswa (LKS). Jika menolak, kepala SDN diintimidasi dan diteror melalui pesan singkat dan dilaporkan ke kejaksaan. Lucunya, Kejaksaan Negeri Depok cepat merespons laporan LSM itu dan memeriksa kepala SDN di Kota Depok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila Prabowo yang dihubungi Media Indonesia mengaku banyak menerima keluhan dari kepala SDN terkait dengan hal tersebut.

“Marketing buku yang meng­atasnamakan LSM itu katanya orang berpengaruh di Kota Depok. Jika tidak menjual buku dan LKS darinya, jabat­an terancam,” kata Herry, Rabu (13/4).

Keresahan senada dialami 11 kepala unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan tingkat kecamatan. Herry juga telah menerima laporannya. Teror dan intimidasi ke kepala UPT sama dengan yang di­sampaikannya kepada kepala SDN. “Kita akan melaporkan balik masalah ini ke kepolisian,” ujar Herry.

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pancoran Mas, Sukarjo, memperlihatkan pesan singkat di ponselnya kepada Media Indonesia. Isinya antara lain, “Ayo, perang kau akan kalah dan sayalah pemenangnya.”

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cilodong, Ajid, meng­utarakan hal serupa. Kalimat yang dikirimkannya tak beretika. Ulah marketing itu sudah mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. “Kami sudah laporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan Kota Depok. Karena buku dan LKS sejak 2013 sudah dihapus, kemudian diganti dengan diktat yang dibuat guru kelas SD,” jelas Ajid.

Ada 10 mata pelajaran LKS yang ditawarkan kepada kepala SDN dan UPT di Kota Depok. Per satu LKS dijual Rp9.000 atau sebesar Rp90 ribu per 10 LKS. “Total harganya Rp11,52 miliar untuk satu semester atau Rp23,04 miliar untuk satu tahun. Jumlah SDN di Kota Depok ada 287 dengan siswa mencapai 128 ribu orang,” ujarnya.
Terkait dengan masalah itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok Andarias Ode mengatakan pihaknya memeriksa lima kepala SDN atas laporan JP dari LSM Gapura. Dua kepala SDN kecamatan Sawangan, dua dari Kecamatan Bojongsari dan satu dari Kecamatan Sukma Jaya.

Pemeriksaan, jelas Andarias, atas perintah Kejati Jawa Barat. Sebab, JP melaporkannya ke Kejati Jawa Barat. Lalu diserahkan ke Kejaksaan Negeri Depok. Ia tak bersedia membeberkan materi yang dilaporkan JP. “Nanti JP kita periksa sebagai pelapor,” jawabnya dengan enteng. (KG/J-3).