Sabtu 09 April 2016, 14:57 WIB

Pimpinan DPRD DKI Paksakan Pembahasan Raperda Reklamasi

Astri Novaria | Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Paksakan Pembahasan Raperda Reklamasi

Istimewa

 

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menilai pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi cenderung dipaksakan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Veri Yonnevil mengatakan dari awal pembahasan, sudah terlihat isi dari dua Raperda itu sangat dipaksakan, baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif.

Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Sejak awal, dua raperda (reklamasi) sudah bermasalah. Ketika melakukan Paripurna pandangan umum, dari sembilan fraksi, satu fraksi menolak dan empat fraksi setuju dengan catatan," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura Very Yonnevil Munir dalam diskusi "Reklamasi Penuh Duri" di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4).

Fraksi yang menolak adalah Fraksi PPP sedangkan fraksi yang setuju dengan catatan adalah Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat-PAN, dan Fraksi Nasdem. Kemudian fraksi yang menyetujui adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKS.

Sebelum pembahasan dimulai Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Fraksi Hanura sebelumnya sudah meminta agar dilakukan terlebih dahulu kajian mendalam terhadap dua Raperda tersebut. Baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Namun, kata Very, catatan-catatan tersebut seolah dikesampingkan oleh pimpinan DPRD DKI. Dua minggu setelah paripurna, pembahasan di Balegda sudah dimulai tanpa ada kajian lagi.

"Selain ini, juga belum ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Makanya Hanura ingin undang pakar. Semua aspek ditinjau, baru dilakukan pembahasan," ujarnya.

Very mengatakan unsur pemaksaan oleh pimpinan Dewan sudah terlihat dari sini. Terbukti, meski anggota Balegda yang hadir hanya sedikit, tapi rapat pembahasan tetap digelar.

Pemaksaan lainnya juga muncul ketika sidang paripurna. Sudah lebih dari dua kali, sidang paripurna selalu gagal karena tidak kuorum.

"Yang ikut rapat paling hanya 30 persen. Dari anggota Balegda yang lebih dari 30 orang itu, kalau yang hadir rapat hanya 3 orang misalkan, sudah jalan itu rapatnya. Pemaksaan bisa kita lihat bahwa kita sudah paripurna berkali-kali tak pernah kuorum. Sudah 4 kali enggak kuorum. Ada kesan bahwa raperda ini harus segera disahkan," paparnya. (OL-2)

Baca Juga

Medcom

Pelaku Pelecehan di Mal Di Bintaro Penderita Gangguan Jiwa

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 27 Juni 2022, 23:00 WIB
Pelaku tindakan asusila terhadap seorang anak di sebuah mal (pusat perbelanjaan) di kawasan Bintaro, merupakan pengidap gangguan jiwa alias...
Dok. Pribadi

Kasus Pemukulan, Andy Cahyady Pertanyakan Status Kuasa Hukum dan Penjamin Wenhai Guan

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:30 WIB
Andy mempertanyakan kapasitas Marna Ina sebagai advokat dalam kasus tersebut kepada Kejaksaan Tinggi DKI...
DOK.MI

Gadaikan Mobil Sewaan, Pasutri Diciduk Polisi

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 27 Juni 2022, 21:35 WIB
DA dan SJ awalnya menyewa mobil milik korban berinisial YMS. Mobil tersebut disewa untuk operasional proyek dengan tarif Rp500 ribu per...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya