Fokus PPKM, Pemprov DKI Belum Terapkan Sistem Ganjil Genap

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya belum memberlakukan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Kota Bogor, Jawa Barat. 

Pemprov DKI masih menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021.

“Ya, ganjil genap juga tidak. Jadi kita masih melaksanakan program yang seperti sekarang sampai tanggal 8 Februari,” ujar Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Sabtu (6/2).

Pemprov DKI, kata Ariza, akan melakukan evaluasi pelaksanaan pengetatan PSBB selama ini dan memutuskan kebijakan yang terbaik dalam rangka pengendalian Covid-19 di Ibu Kota.

“Setelah tanggal 8 Februari nanti atau 7 Februari, kita rapat dulu untuk memutuskan yang terbaik. Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta ingin memberikan pelayanan, pencegahan, penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang terbaik bagi masyarakat,” jelas Ariza.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, tempat tidur, ICU dan tenaga kesehatan.

Kata Ariza, bahkan rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 sudah ditambah dari 101 menjadi 106 RS dengan kapasitas 8.240 tempat tidur isolasi dan 1.120 tempat tidur ICU.

“Begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya termasuk hotel untuk tempat isolasi mandiri juga kita tambah. Bahkan kita sedang mengkaji perlunya ruang isolasi mandiri bagi ibu-ibu yang hamil. Begitu juga tempat pemakaman terus kita tambah,” ungkap Ariza.

Namun, ujar wagub DKI, peningkatan fasilitas kesehatan dan tempat isolasi bukan solusi untuk menangani Covid-19.

Menurut dia, pihaknya tidak bisa terus menerus kejar-kejaran antara peningkatan kapasitas kesehatan dengan penyebaran Covid-19.

“Jadi, kami sampaikan sebaik apapun fasilitas diberikan, jauh lebih penting jika masyarakat itu sendiri patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (3 M),” pungkasnya. (OL-8)