Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menampik adanya tudingan mahar Rp100 miliar yang dia berikan kepada NasDem. Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok ini bilang hal tersebut hanya bualan belaka.
"Waduh itu fitnah, parah amat. Ahok duit dari mana sih. Kamu menghina amat sama NasDem. Surya Paloh itu kaya banget," kata Ahok di RSUD Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (11/3).
Politik tanpa mahar diakui Ahok bukan hanya dilakukan hari ini saja. Dulu saat pencalonannya menjadi Wakil Gubernur DKI 2012 bersama Presiden Joko Widodo pun demikian. Dia mengaku hanya membayar uang operasional di awal.
"Enggak ada keluar duit mahar aku. Aku cuma keluar Rp75 juta buat setor ke rekening gabungan pas baru buka. Itu saja," ucap dia.
Baik PDI Perjuangan maupun Gerindra saat itu sama-sama tak meminta uang mahar politik. Uang kampanye murni dari kedua partai tersebut. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo mempertanyakan keaslian dukungan NasDem kepada Ahok.
"Coba tanya saja Ahok. Mungkin dia kasih uang Rp100 miliar buat BasDem dukung dirinya," ucap Andreas. (OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved