Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak memiliki cukup dana untuk bersaing pada Pemilihan Gubernur (pilgub) DKI Jakarta.
Selain tidak memiliki cukup dana, juga karena tidak etis bila dirinya harus meminta minta jabatan ke partai poltik yang menggusungnya.
"Saya tidak punya unang untuk maju, biarkan saya tetap berada di Surabaya untuk menyelesaikan amanat ini sampai tuntas," kata Risma di Surabaya, Jumat (11/3).
Ditemui wartawan di balai Kota Surabaya, menjadi cagub membutuhkan dana sangat besar, apalagi di Jakarta. Berbeda dengan Pilwali Surabaya yang tidak membutuhkan dana sekali.
"Saya ndak dimintai uang sama sekali saat pilwali Surabaya. Geraknya ideologis. Kami dibantu para relawan. Saya punya relawan. Mas Whisnu melalui partai. Jadi bergerak bersama," ujarnya.
Dijelaskan, ketika memenangkan Pilwali Surabaya murni gerakan dari bawah, dari Anak Ranting hingga Ranting partai PDIP gotong-royong.
Risma membandingkan hal itu dengan Basuki Tjahja Purnama, yang dianggap lebih mumpuni dalam proses pemenangan.
"Misalkan Ahok diminta ranting, PAC ya iyalah mesin partai bergerak. Aku ndak ada sama sekali uang," katanya.
Didampingi Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Risma mengatakan dirinya sudah menghadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait kabar pencalonan dirinya maju dalam Pilgub DKI.
Dirinya masih mempunyai janji kepada warga Surabaya untuk meneruskan posisinya sebagai Surya-1. "Saya sudah matur Ibu (Megawati Soekarnoputri). Saya Wali kota saja," katanya.
Namun, siapapun yang direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan nantinya, Risma siap all-out memenangkan Pilgub DKI. Apalagi dibeberap daerah banyak yang meminta dirinya juga ikut kampanye. (OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved