Pemprov DKI Ancam Tutup Perusahaan Pelanggar Protokol Kesehatan

PEMPROV DKI Jakarta mengancam akan menutup perkantoran hingga dua minggu, apabila diketahui lebih dari sekali melanggar aturan protokol seperti pembatasan 50% karyawan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah, sanksi itu juga ditujukan ke pihak perusahaan yang diketahui menutupi kasus karyawan yang terjangkit covid-19.

"Waktu pertama ini kan kita hanya melakukan penutupan sementara selama tiga hari. Tapi kami biasanya akan lakukan penambahan penutupan perusahaan yang tadinya tiga hari menjadi 14 hari" jelas Andri saat dihubungi, Jaakrta, Minggu (9/8).

Penambahan masa penutupan itu dilakukan, jika terbukti laporan dari karyawan di tempat kerjanya itu melanggar protokol atau menutupi kasus covid-19.

"Apabila ada laporan dari karyawan secara internal melaporkan kepada kami, dan kami melakukan pemeriksaan dan ternyata yang dilaporkan karyawanya benar, kami lakukan penambahan penutupan," kata Andri.

Disnaker DKI, sebutnya tengah membuat sistem atau aplikasi untuk mengawasi perkantoran di Jakarta di tengah perpanjangan PSBB transisi.

Dari aplikasi itu bakal ketahuan apakah di satu perusahaan telah melanggar lebih dari satu kali atau tidak. Pasalnya, bakal ada sanksi yang lebih berat bagi pelanggar progresif. Ketentuan itu bakal tertuang dalam aturan denda progresif yang tengah disusun Pemprov DKI.

"Sistem itu bukan hanya untuk mengawasi perkantoran, tetapi juga sistem untuk mengawasi kegiatan protokol kesehatan yang lainnya seperti penggunaan masker. Nanti, kami memberlakukan sanksi yang berat dengan ketentuan perkantoran atau perusahaan tersebut melakukan kesalahan yang sama sebanyak 2 kali atau terulang," pungkasnya. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus