Luhut Sebaiknya Desak Aplikator Turunkan Potongan Pengemudi Ojol

OMBUDSMAN mengkritik aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan meminta soal tidak melarang ojek daring mengangkat penumpang.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, malah dianggap Ombudsman menyulitkan petugas di lapangan.

“Dengan penetapan PSBB, rambu-rambunya sudah jelas. Sehingga perangkat evaluasinya juga lebih mudah dan upaya Kemenhub untuk membuat aturan di luar kesepakatan tersebut akan mempersulit kerangka evaluasi efektifitas PSBB nantinya," tukas Teguh.

Peran Kemenhub sebetulnya masih sangat besar untuk membantu para pengemudi Ojol. Sebagai regulator, Kemenhub sangat mungkin membuat aturan agar dua aplikator ojek daring mengurani jumlah potongan mereka ke para pengemudi yang saat ini berjumlah 20% menjadi 5-10% dulu selama masa pandemi.

Selain itu, Kemenhub sebagai kementerian yang membidangi urusan transportasi publik di Indonesia juga bisa mendorong pihak terkait termasuk OJK dan pihak perbankan untuk segera merealisasikan keringanan kredit bagi para pelaku usaha di industri transportasi termasuk para pengemudi ojek dan taksi daring. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain