Warga Jakarta yang Tidak Mudik Lebaran Akan Dapat Kompensasi

DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) tengah mengatur kebijakan soal adanya kompensasi bagi warga yang mematuhi imbauan untuk tidak mudik atau pulang kampung.

"Saat ini Pemda DKI sedang membahas solusi kompensasi yang harus diambil berdasarkan prioritas, mudah mudahan segera bisa dilaksanakan," kata Ketua Komisi B DPRD dari Fraksi PKS, Abdul Aziz kepada Media Indonesia, Jakarta, Jumat (27/3).

Aziz belum bisa menerangkan lebih jauh seperti apa bentuk kompensasi tersebut. Seperti diketahui, pekan lalu Gubernur Anies Baswedan telah mengeluarkan imbauan kepada warganya agar tidak pulang kampung atau mudik. Hal itu sebagai upaya menekan penularan covid 19.

DPRD, kata Aziz mengapresiasi langkah Anies soal tidak adanya program mudik massal tahun ini. "Saya mendukung pembatalan program mudik tersebut. Dana untuk program itu bisa dialihkan ke kebutuhan penanganan covid 19," imbuhnya.

Lalu, soal ada atau tidak keputusan Pemprov DKI untuk mengkarantina wilayaj tertentu di Ibu kota, Aziz enggan berkomentar lebih jauh.

"Belum ada yang spesifik karena keputusan karantina wilayah harus seizin pemerintah pusat," tandas Aziz.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku tengah mempersiapkan dasar hukum untuk bisa melarang warga keluar Jakarta. Pembahasan dilakukan bersama berbagai pihak termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pemerintah pusat.

"Nanti kita bicarakan bersama-sama di Gugus tugas langkah-langkah hukum yang bisa kita lakukan supaya kita bisa kerjakan dengan dasar yang kuat," kata Anies di Jakarta, Kamis (26/3). (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain