Menanti Rasa Eropa di Trotoar Sudirman-Thamrin

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta berencana melebarkan trotoar di jalan protokol, mulai Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Pelebaran trotoar itu dimaksudkan untuk menyediakan ruang yang lebih memadai bagi pedestrian dan memberikan ruang bagi pintu masuk menuju stasiun MRT. Tak sekadar melebarkan trotoar, Pemprov DKI juga ingin para pengelola gedung di sepanjang jalan tersebut membuka pagar pembatas area gedung. Para pengelola juga diimbau untuk menyediakan area berdagang yang disewakan kepada pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil menengah (UKM) lainnya.

"Jadi modelnya seperti kota-kota di Eropa dan Amerika. Di sana, kafe dan restoran menyatu dengan trotoar. Orang mau minum, tinggal duduk saja, tidak perlu masuk gedung. Nanti trotoar bisa untuk UKM dan PKL," terang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), beberapa waktu lalu.
Menurut rencana, lahan bagi pejalan kaki tersebut akan dilebarkan hingga mencapai 10 meter. Pemprov DKI akan mengurangi satu lajur di jalur lambat untuk dijadikan trotoar. Jalur pedestrian juga akan semakin lebar karena para pengelola gedung di sepanjang dua jalan itu diminta untuk membuka pagar yang selama ini menjadi pembatas antara kawasan privat dan publik.

"Kita tidak perlu membebaskan lahan. Kita tinggal tutup satu jalur lambat dan kita minta gedung-gedung untuk buka pagar. Jadi lebar sekali trotoar nantinya, bisa 10 meter," kata Ahok. Untuk mencegah trotoar mengalami bongkar pasang akibat proyek penggalian operator telekomunikasi dan perusahaan lainnya, Ahok telah menginstruksikan dinas bina marga membuat lorong bawah tanah khusus (ducting) untuk utilitas seperti kabel fiber optik. Ahok menilai selama ini trotoar yang dibangun oleh dinas bina marga kerap rusak karena proyek galian bawah tanah.

Kontraktor dinilai tidak mampu melakukan galian dengan baik karena tidak dapat mengembalikan kondisi trotoar seperti semula. Hal itu berakibat pada kenyamanan dan keamanan pejalan kaki yang terancam serta memboroskan anggaran untuk memperbaiki bekas galian. "Jadi nanti tiap 30 meter ada kotak untuk pasang utilitas. Saya sudah tegaskan ke dinas bina marga agar dibangun tahun ini juga," tegasnya.

Potongan PBB
Saat dihubungi di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan desain pelebaran trotoar. Desain itu harus diverifikasi oleh dinas tata kota untuk memastikan bahwa pelebaran trotoar tidak berbenturan dengan rencana detail tata ruang dan wilayah (RDTRW) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 1/2012.

Asisten Pembangunan (Asbang) Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Gamal Sinurat, menyatakan ada dua manfaat yang bakal diperoleh pengelola gedung jika ikut serta dalam proyek pelebaran trotoar itu. Selain akan mendapat pemasukan baru dari penyewaan lahan, pengelola gedung juga dijanjikan mendapat potongan pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Saat ini dinas pelayanan pajak sedang mengkaji bagaimana teknisnya di lapangan. Rencananya, lahan dan bangunan yang kemudian dibuka bagi ruang publik atau disewakan menjadi tempat usaha itu tidak perlu membayar PBB," kata Gamal. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, menegaskan penataan jalur protokol harus dilakukan untuk membuat arus lalu lintas lebih baik dan memiliki jalur yang konsisten.

Dono melihat sejak sebelum dimulainya proyek pembangunan kereta moda raya terpadu atau MRT pada 2012, jalur protokol yakni Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin tidak konsisten terhadap lebar dan jumlah jalur jalannya. Hal tersebut kerap menjadi penyebab utama kemacetan di titik-titik jalan yang menyempit.

"Kami melihat ada ketidakkonsistenan jalur. Dari Patung Pemuda sampai Hotel Indonesia itu ada yang lebar, ada juga yang menyempit. Itu tidak baik untuk arus lalu lintas ke depannya meskipun nanti sudah ada MRT. Selain itu, kami juga perlu menata untuk keindahan dan penataan tata ruang," kata Dono ketika dihubungi, kemarin. Untuk itu, ia mengajukan proposal untuk menata jalur protokol disertai pelebaran trotoar.

Pelebaran trotoar merupakan hal yang wajib dilakukan agar PT MRT Jakarta dapat membangun pintu masuk yang menjadi akses masyarakat menuju stasiun bawah tanah MRT. Dalam desain rute MRT, MRT koridor selatan-utara fase 1 yakni Lebak Bulus-Bundaran HI akan memiliki rel sepanjang 15 kilometer dengan 13 stasiun. Dari ke-13 stasiun itu, akan ada 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah.

Dengan begitu, akan ada enam titik lokasi pintu masuk stasiun MRT yang harus dibangun di trotoar yang tentunya harus memiliki lebar tertentu agar mampu menampung penumpang yang masuk-keluar stasiun. "Awalnya kami melihat hanya pelebaran trotoar untuk pintu masuk stasiun. Tapi kalau di situ saja, sementara lalu lintas tidak dibenahi, akan ada ketimpangan penataan. Jadi sekalian saja," ujar Dono. (DA/J-1)