Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEREKONOMIAN DKI Jakarta pada 2020 diperkirakan meningkat sekitar 5,8-6,0 %. Konsumsi rumah tangga (RT) akan membaik di angka 5,8-6,2% sementara konsumsi pemerintah sebesar 16,4-16,8%.
Adapun untuk ekspor luar negeri akan berada dalam pertumbuhan 4,2- 4,6% dan impor luar negeri mencapai 10,0-10,5%. Investasi DKI Jakarta diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,2%.
"Tingginya pertumbuhan ekonomi DKI tahun 2020 akan disumbang oleh pertumbuhan ekspor sekitar 42,00%, khususnya pada ekspor antar daerah, di tengah menurunnya kinerja ekspor luarnegeri,” ungkap Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, di Jakarta, Kamis (27/2)
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut, ungkap Diana, pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin DKI Jakarta pada 5 Maret 2020. Mengusung tema Mengembangkan Potensi Ekonomi Baru di Provinsi DKI Jakarta Pasca Perpindahan Ibukota Negara, dengan Sub tema Kadin bersama Pemprov DKI Jakarta, Bersinergi Mewujudkan Jakarta Sebagai Pusat Bisnis, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata.
Pemilihan tema, kata Diana, tidak lepas dari dinamika pemerintah pusat yang mentargetkan Undang-Undang Perpindahan Ibu Kota diterbitkan pada Juni 2020. Untuk itu, dampak pemindahan ibukota perlu diantisipasi Kadin Provinsi DKI Jakarta dengan program kerja yang tepat, agar pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selama ini mendukung kegiatan kantor-kantor Kementerian/Badan/Lembaga Negara, tetap eksis atau ikut pindah ke ibu kota baru.
“Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berdampak kepada suplai barang, jasa dan tenaga kerja ke Jakarta,” ujar Diana Dewi.
Para pakar ekonomi memperkirakan sekitar 24% kegiatan ekonomi yang selama ini pendukung kegiatan Lembaga Legislatif, Kementerian/ Lembagadan TNI-Polri akan terdampak. Bila jumlah usaha di DKI saat ini sekitar 1,24 juta (data BPS), maka sekitar 300.000 (24%) usaha penunjang yang akan terkena dampak pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.
Berdasarkan kondisi di atas, Rapimprov I/2020 Kadin DKI Jakarta akan mendiskusikan Tema tersebut dengan menghadirkan tiga pembicara, yakni Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan ekonom Aviliani. (OL-13)
Dari sudut pandang demografi , khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan.
hal yang menjadi pertimbangan ialah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota tidaklah sedikit.
Pengumuman pemindahan ibu kota akan diumumkan Presiden Jokowi dalam waktu dekat
Pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Alasannya, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ibu kota yang baru ialah di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved