Kemiskinan di DKI Menurun

GUBERNUR DKI Anies Baswedan menyebut keberhasilan program kerjanya telah turut berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan di Ibu Kota.

Ia pun menyebut hal itu tak luput dari dukungan jajaran partai pendukung melalui kader di DPRD DKI.

"Alhamdulillah, perjalanan dua tahun di Jakarta kita mulai satu demi satu menuntaskan apa yang menjadi janji," ungkap Anies dalam sambutan di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DKI Partai Gerindra di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.

Anies menyebut kemiskinan di DKI telah menurun hingga 3,42%. Angka itu ialah terendah se-Indonesia. Angka kemiskinan nasional berada pada 9,22%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI yang diluncurkan pada September 2019, angka kemiskinan DKI menurun dari 3,47% pada Maret 2019 ke 3,42%.

Jumlah penduduk miskin menurun dari 365.550 orang pada Maret 2019 menjadi 362.300 orang pada September 2019. "Ini angka kemiskinan di Jakarta terkecil di Indonesia. Jadi, bukan hanya penurunan paling banyak, melainkan juga terkecil di Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan baik penurunan angka kemiskinan jalan maupun peningkatan kesejahteraan naik terus dan memastikan lapangan pekerjaan tersedia bagi masyarakat.

Ia pun berharap perubahan status Jakarta dari ibu kota ke kota bisnis menjadi momentum penting agar Jakarta semakin menahbiskan diri sebagai pusat ekonomi.

"Karena kesempatan untuk fokus pada pembangunan perekonomian akan sangat tinggi," ujarnya.

Warga bantaran kali

Politikus Partai NasDem Nova Harivan Paloh tidak menyangkal data BPS DKI yang menyebut angka kemiskinan di Jakarta menurun.

Namun, ia mendorong Gubernur DKI untuk melanjutkan program-program perbaikan tingkat kehidupan warga sekaligus penataan kota yang sebelumnya dilakukan mantan Gubernur Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama, yakni merelokasi warga di bantaran kali, waduk, pesisir, hingga kolong jembatan ke rusunawa.

Saat ini program itu dihentikan. Praktis masih banyak warga yang tinggal di bantaran kali dengan sanitasi yang buruk.

"Mungkin by data oke. Tapi kita lihat sendiri di lapangan bagaimana kenyataannya. Pembangunan yang memanusiakan warga seperti dulu kini tidak ada lagi. Justru itu yang dibutuhkan," ungkap Nova.

Nova juga merujuk sulitnya warga untuk mendapatkan akses untuk air bersih sehingga harus membeli air menggunakan drum atau jeriken air di sebagian wilayah Jakarta.

Di sisi lain, banyaknya warga yang mendapat KJP juga menjadi perhatian. Program bantuan sosial tersebut diapresiasi. Namun, jika jumlahnya terus bertambah, hal itu dinilai bisa menjadi pertanda masih banyak warga yang belum sejahtera sehingga harus mendapat bantuan sosial.

"Jadi, angka kemiskinan ini harus bisa dielaborasikan kembali agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan lebih solutif. Terlebih di tataran pemda yang lebih kecil," Nova menegaskan. (J-1)