Ribuan Korban Banjir di Jabodetabek masih Mengungsi

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 173.064 warga terdampak banjir di wilayah Jabodetabek masih mengungsi. Hal itu berdasarkan data yang terkumpul per Jumat (3/1) pukul 23.00 WIB.

“Menurut pemutakhiran data penanganan banjir Jabodetabek per 3 Januari 2020 pukul 23.00, jumlah pengungsi sebanyak 173.064 orang (39.627 kepala keluarga), jumlah titik pengungsian bertambah karena sudah terverifikasi oleh petugas BPBD,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, dalam keterangan resmi, kemarin.

Dia merinci, jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Kota Bekasi 149.537 orang di 97 titik pengungsian, Kabupaten Bekasi 2.800 orang, Kabupaten Bogor 2.173 orang, Kabupaten Tangerang 3.350 orang, dan Kabupaten Tanggerang Selatan 2.125 orang. Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Timur, jumlah pengungsi mencapai 3.640 orang, Jakarta Barat 2.887 orang, Jakarta Selatan 4.209 orang, Jakarta Utara 738 orang, Kabupaten Lebak 1.500 orang, dan Kota Depok 105 orang.

Tercatat jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat banjir di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebanyak 47 orang. 

Terpisah, Kepala BNPB, Bambang Surya Putra mengimbau masyarakat dan pemerintah agar tanggap terhadap informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemerintah daerah dinilai belum tanggap terhadap informasi BMKG.

“BMKG sudah menyebarkan secara luas. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu,” kata Bambang di Sasana Krida Karang Taruna, Bidara Cina, Jakarta Timur, kemarin. Dia mengatakan BMKG bertugas menyebarkan informasi kepada publik. Setelah itu, tanggung jawab penanganan potensi bencana ada di tangan­ pemerintah daerah dan BNPB bertugas mendampingi pemerintah daerah menangani bencana tersebut.

Bambang memaklumi kesulitan pemerintah daerah menangani banjir yang terjadi di awal 2020. Pasalnya, setiap pemerintah daerah hanya memiliki dua jalur telepon pengaduan masyarakat. “Dengan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu, itu menjadi kendala tersendiri,” tutur Bambang.

Dia menegaskan pemerintah daerah harus lebih sigap menanggapi informasi BMKG. Apalagi, ketika tinggi air melebihi batas wajar. “Ini baru awal loh. Musim hujan sampai Februari mari kita persiapkan diri untuk lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, BMKG berharap informasi tentang potensi cuaca ekstrem dapat ditanggapi secara serius oleh seluruh pihak. Namun, BMKG menilai pemangku kepentingan belum tanggap terhadap informasi itu. (Rif/N-3)