Ketua DPRD Sebut DKI tidak Siap Banjir

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak siap menghadapi banjir sekarang ini. Ketidaksiapan itu terlihat antara lain pada kurang memadainya peralatan untuk menanggulangi banjir seperti pompa air.

“Dulu pada tiap tahun anggaran APBD kita beli alat. Salah satu contohnya alat- alat penyedot air untuk ke atas. Beli aki tahun 2019, bulan 11 pas dinyalakan, enggak nyala akinya (buat pompa). Artinya, persiapan semacam ini saja pihak eksekutif enggak siap. Harusnya dengan adanya curah hujan mulai turun, sudah cek barang semua untuk kita perang di lapangan,” kata Prasetyo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Prasetyo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya selalu siap menghadapi masalah terbesar Jakarta, yakni banjir dan macet. Sebagian besar anggaran seharusnya diproyeksikan untuk menghadapi kedua masalah tersebut.

Menurut Prasetyo, program-program lain seperti revitalisasi trotoar tidak diprioritaskan.

“Fokus anggaran kita 2020 itu dua permasalahan di Jakarta yang sangat berat masalah banjir dan macet. Yang lain-lain entar dulu deh. Ini diberesin dulu, jangan memperbesar kayak trotoar-trotoar tapi di bawah trotoar kita enggak tahu,” kata Pras sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi.

Politikus PDIP itu menyatakan, salah satu cara mengatasi banjir, yakni dengan melakukan normalisasi sungai.

Dia menambahkan, sejauh ini normalisasi­ atau yang disebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai naturalisasi, belum terlihat.

“Pokoknya Jakarta harus dicari solusi yang terbaik, yaitu normalisasi. Masalah komunikasi atau tidak, dia sebagai pemegang hak kekuasaan keuangan, dia punya SKPD. Itu harus dilaksanakan,” ujarnya.

Pembebasan lahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan­ Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono juga menilai Pemprov DKI lamban dalam melakukan normalisasi sungai. Dari total 33,9 kilometer (km) target normalisasi, hingga saat ini baru terealisasi sepanjang 16 km.

Basuki menegaskan, dalam menormalisasi Ciliwung, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk berkolaborasi. Kedua belah pihak memiliki tugas masing-masing yang harus segera diselesaikan demi melancarkan normalisasi.

“Tugas pemprov itu membebaskan lahan. Kami yang membangun. Kolaborasinya seperti itu,” ujar Basuki.

Sedianya, pemerintah pun bisa membantu menyokong dana untuk pembebasan lahan dengan menggunakan APBN. Namun, jika Pemprov DKI tidak bergerak membebaskan lahan, pemerintah pusat tidak bisa intervensi lebih jauh.

“Kita bisa bantu dana. Tapi urusan dengan masyarakat, bagaimana membebaskan lahan masyarakat, itu ada di pemprov. Kami tidak bisa turun untuk menyosialisasikan ke masyarakat. Jadi percepatan pembebasan lahan ya tergantung pemprov,” jelas dia.

Basuki mengakui bahwa normalisasi bukanlah satu-satunya upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi banjir.

Langkah tersebut masuk ke penanganan di sisi hilir. Di hulu, pemerintah tengah berupaya menyelesaikan Bendungan­ Ciawi dan Sukamahi. Saat ini progres konstruksi infrastruktur tersebut telah mencapai 45% dengan rasio pembebasan lahan sebesar 90%.

Ia menargetkan bendungan itu bisa rampung dan beroperasi pada tahun ini. (Put/Pra/J-1)