Harga Sewa Jaringan Utilitas Mahal akan Bebani Warga

POLEMIK harga sewa pembuatan ducting terpadu utilitas (PDTU) Provinsi DKI Jakarta yang sangat tinggi membuat masyarakat dan pengusaha yang bergerak di sektor jaringan utilitas serta pelayanan publik resah.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga angkat bicara mengenai kisruh tarif dan sewa PDTU yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pandapotan keberatan jika Pemprov DKI Jakarta menetapkan harga sewa yang mahal. Jika dua BUMD tersebut ngotot, Pandapotan khawatir akan membebani warga Jakarta.

Oleh karena itu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan memanggil Gubernur Anies Baswedan bersama Perumda PSJ dan Jakpro.

"Harga sewa atau tarif ducting terpadu utilitas yang ditetapkan Pemprov DKI melalui dua BUMD sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha jaringan telekomunikasi. Karena sudah membuat publik resah dan ada kekisruhan ini, maka kami akan panggil Gubernur DKI, Perumda PSJ dan PT Jakpro untuk diminta keterangan," kata Pandapotan Sinaga di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Pandapotan, penetapan sewa harus dilakukan secara saksama dan hati-hati sebab akan terjadi efek domino kepada konsumen yang tak lain ialah warga Jakarta.

"Jika terbebani dengan tarif yang begitu tinggi, pemilik jaringan ini tentu akan membebankan kembali kepada warga sebagai konsumennya. Dampak-dampak seperti ini yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai menguntungkan salah satu pihak, tapi merugikan pihak yang lain," ujar Pandapotan.

Komisi B juga ingin tahu pendapatan hasil sewa PDTU tersebut akan masuk ke mana.

"Apakah ke PAD atau masuk dalam bentuk profit BUMD. Pada prinsipnya, kami mendukung program pembenahan utilitas ini karena masuk ke kegiatan strategis daerah (KSD). Akan tetapi, kalau ada keberatan seperti ini, Komisi B akan turun tangan untuk mencari win-win solution," ungkap Pandapotan. (Put/Ssr/J-2)