Anggaran Pembebasan Lahan Waduk dan Sungai Ditambah

KOMISI D DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan waduk dan normalisasi sungai di 2020 mendatang. Melalui pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 yang berlangsung antara Komisi D dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Awalnya Dinas SDA mengajukan anggaran pembebasan lahan untuk waduk dan sungai di 2020 sebesar Rp 425 miliar.

"Anggaran Rp600 miliar pada 2020 untuk waduk dan sungai. Tadinya Rp425 miliar ditambah jadi Rp600 miliar. Itu sudah disepakati tadi, sudah diketok," kata Kepala Dinas SDA DKI Juaini usai rapat di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/11).

Juaini menyebut masih banyak waduk yang belum selesai pembangunannya karena kebutuhan pembebasan lahan yang belum dapat dipenuhi. Dari data yang diperoleh Media Indonesia, terdapat 15 proyek pembangunan waduk yang belum selesai karena pembebasan lahan yang belum tuntas.

Dari 15 waduk tersebut terdapat 10 waduk yang pembebasan lahan sisanya sudah pada tahap final maupun pada tahap sosialisasi peta bidang atau revisi peta bidang di antaranya Wadul Pondok Rangon 1 dari kebutuhan 114,8 ha baru terbebaskan 111 ha. Juga ada Waduk Cimanggis dari kebutuhan 44 ha, baru ada 42 ha lahan yang terbebaskan.

Selain itu, ada pula Waduk Cilangkap dengan kebutuhan 54 ha dan masih kurang 9 ha untuk dibebaskan. Waduk Brigif juga termasuk dalam daftar Dinas SDA sebagai waduk yang belum selesai pembebasan lahannya karena dari kebutuhan 108 ha saat ini baru terbebaskan 88 ha.

"Karena masih banyak lokasi yang belum dibebaskan, karena Rp 425 miliar itu enggak cukup. Jadi tinggal sisa berapa bidang yang belum dibebaskan. Ada sekitar 10 waduk penambahan," ungkapnya.

Di sisi lain Juani menyebut ada pula anggaran untuk normalisasi sungai yang disepakati sebesar Rp288 miliar. Untuk pembebasan lahan normalisasi sungai menyasar lahan di Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, dan Kali Krukut. Selain membebaskan lahan untuk normalisasi, Juaini juga menegaskan akan melanjutkan program normalisasi.

baca juga: Sistem CRM, Kanal Inovatif Layani Aduan Masyarakat

Di samping itu total anggaran pengendalian banjir tahun depan sudah mencapai Rp3,9 triliun. Jumlah itu di antaranya untuk pembebasan lahan, naturalisasi, saluran, dan lainnya.

"Kalau normalisasi kali, masih banyak lahan warga yang belum dibebaskan. Kita kembalikan lebarnya. Kalau penanggulangan banjir total keseluruhan SDA Rp3,9 triliun, itu termasuk lahan, pengendalian banjir, naturalisasi. Semua ada di situ," tandasnya.(OL-3)