GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp2,4 miliar untuk memperbaiki atap kayu rumah dinas Gubernur DKI di Jl Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Anggaran itu dialokasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI tahun 2020. Anggaran perbaikan rumah dinas tersebut ada dalam pos pengeluaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta.
Padahal, tahun 2018, Anies baru saja melakukan renovasi rumah dinasnya yakni membuat lift di rumah dinas yang hanya berlantai dua. Pagu anggaran waktu itu sebesar Rp750,2 juta untuk lift itu tidak tercantum dalam APBD DKI tahun 2018.
Baca juga: Pemprov Pastikan tiada Elevator Di Rumah Dinas Anies
Namun, di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun lalu, terdapat rencana pengadaan elevator di Rumah Dinas Gubernur DKI dengan total anggaran mencapai Rp750,2 juta. Sumber dana disebutkan dari APBD DKI.
Hasil pembahasan Badan Anggaran untuk APBD tahun 2018 memang menyediakan anggaran sebesar Rp2,41 miliar untuk rehabilitasi/renovasi rumah dinas gubernur di bawah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Dinas Citata) DKI Jakarta. Namun, dari total Rp2,43 miliar itu, tidak tercantum anggaran pengadaan elevator.
Sekarang untuk memperbaiki atap kayu rumah dinas Gubernur dengan alasan menjaga bangunan cagar budaya, Anies Baswedan mengusulkan anggaran sebesar Rp2,4 miliar.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan, menyatakan, proses perencanaan dan penganggaran renovasi bangunan tua ini dimulai pada tahun 2015.
“Proses perencanaan dan penganggaran renovasi rumah dinas gubernur, semuanya dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dengan memperhatikan tingkat kerusakan dan juga menjaga tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Sri Mahendra Satria Wirawan, dalam siaran pers tertulis, di Jakarta, Selasa (8/10).
Dia menambahkan, rencana detail renovasi rumah dinas gubernur sudah rampung pada tahun 2016. Kemudian dimasukkan dalam pembahasan R-APBD DKI 2017. Pada 2 Oktober 2016 rencana renovasi (reparasi) bangunan tua ini disahkan dalam APBD tahun anggaran 2017 dengan nilai Rp2,9 miliar.
Namun, lanjut Sri Mahendra, rencana itu tidak dilaksanakan pada tahun 2017. Kemudian rencana ini direvisi dalam pembahasan R-APBD tahun 2018, namun akhirnya pada 2018 tidak jadi dilaksanakan. Sesuai arahan dari Anies agar tidak memprioritaskan renovasi bangunan rumah.
“Sejak itu, dalam perencanaan tahun 2018 dan 2019, renovasi (reparasi) tidak dimasukkan dalam rencana,” ungkap Sri Mahendra.
Kemudian, lanjutnya, pada pembahasan rencana R-APBD DKI tahun 2020, anggaran renovasi rumah dinas gubernur diusulkan kembali. Karena perbaikan atas kerusakan pada bangunan tua tersebut sudah makin mendesak.
Perencanaan untuk tahun 2020 akan dilakukan dengan penyisiran ulang atas kebutuhan reparasi, sehingga bisa dilakukan penghematan. Umur bangunan yang tua itu telah membuat banyak bagian, khususnya kayu-kayu di bagian atap, mengalami penurunan kualitas dan tidak bisa dipertahankan.
“Semula, dalam APBD DKI tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp2,9 miliar dan setelah di-review lagi dengan hanya melakukan perbaikan yang memang perlu, maka bisa dihemat menjadi Rp2,4 miliar. Ini artinya kita berhemat sekitar 20 persen dari anggaran sebelumnya,” jelas Sri Mahendra.
Ketika dilakukan pengecekan kebenaran besaran dana untuk renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta melalui website resmi Pemprov DKI, apbd.jakarta.go.id, memang benar Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk rehabillitasi atau renovasi rumah dinas gubernur.
Pada APBD DKI tahun 2017, dalam pos anggaran Dinas Citata DKI, terdapat mata anggaran perbaikan rumah dinas gubernur di Jl Taman Suropati No 7 sebesar Rp2,99 miliar. Namun dalam APBD Perubahan DKI tahun 2017, anggaran itu dicoret atau dinolkan.
Lalu, anggaran tersebut diusulkan kembali dalam APBD DKI tahun 2018 sebesar Rp2,41 miliar, namun usulan tersebut dicoret kembali.
Kemudian dalam APBD DKI tahun 2019, anggaran tersebut tidak dimasukkan sama sekali. Yang ada hanya anggaran rehabilitasi rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) DKI, di Jl Besakih, Jakarta Selatan, sebesar Rp1,1 miliar. Juga rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD DKI sebesar Rp3,6 miliar.
Catatan usulan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI:
Tahun Usulan Realisasi
2017 Rp 2,99 Miliar Dicoret
2018 Rp 2,41 Miliar Dicoret
2019 Tidak Diusulkan -
2020 Rp 2,4 Miliar (masih dibahas). (OL-4)
