DKI Kerja Sama dengan 8 Start Up Atasi Masalah Ibu Kota

PEMPROV DKI Jakarta melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau (MoU) dengan 8 perusahaan rintisan (start up). Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kolaborasi tersebut untuk mewujudkan smart governance melalui kolaborasi bersama emerging start up.

Adapun 8 start up tersebut ialah Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Gojek

"Jadi kami berharap sekali dari penandatangan ini bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di kota ini. Tujuan ujungnya apa? Sesuai dengan Pancasila, tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anies dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (14/9).

Start up seperti Nodeflux yang berperan di bidang artificial intelligence (kecerdasan buatan) digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan wajib pajak. Melalui kerja sama ini, plat kendaraan wajib pajak bermotor yang melintasi jalanan Jakarta dapat tersambungkan dengan sistem perpajakan untuk mencari potensi pendapatan daerah yang selama ini tersembunyi (tidak dibayarkan oleh wajib pajak).

Baca juga:  Genjot Start Up Mengangkat Ekonomi Masyarakat Bawah

Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Botika yang juga mengembangkan artificial intelligence (kecerdasan buatan) dengan menghadirkan Javira atau asisten virtual berupa chatbot, serta DuitHape untuk kemudahan distribusi bantuan sosial dan menggerakkan roda perekonomian di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dalam upaya smart mobility dilakukan melalui transportasi yang terintegrasi, aman, dan terlacak secara daring bersama Gojek dan Grab.

Selanjutnya, dalam mewujudkan smart economy, kolaborasi melalui e-payment dan transparansi melalui kolaborasi dengan e-commerce raksasa, Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Kreativitas dan inovasi melalui kolaborasi perusahaan teknologi, ditujukan untuk mewujudkan Digital Economy Ecosystem.

Melalui acara ini, diharapkan menjadi titik tolak kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan warga, khususnya perusahaan rintisan di bidang teknologi untuk mewujudkan Jakarta sebagai city 4.0 melalui implementasi Jakarta Smart City (JSC).

"Mekanismenya harus menggunakan mekanisme pasar supaya sustainable (berkelanjutan). Kalau kita tidak percaya kepada mekanisme pasar, saya bisa menjamin itu tidak akan sustainable. Begitu periode pemerintahannya diberhentikan, sudah tidak bisa sustainable lagi meskipun tujuannya adalah social justice," tandas Anies.(OL-5)