Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DKI Jakarta bersama Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat masih mencari solusi untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat.
"Kami sedang mengkaji kemampuan daya tampung dari Kota Intan. Tetapi tidak menutup kemungkinan para pemilik lahan di kota tua mendukung ketertiban dan menampung serta berkolaborasi untuk masalah ini," kata Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta, Adi Ariantara, saat dikonfirmasi, Kamis (8/8).
Adi menuturkan pihaknya terus melakukan kajian baik terhadap PKL sekitar Kota Tua dan juga kebiasaan pengunjung yang selalu membeli makanan di tempat wisata tersebut.
"Beberapa lintasan yang dilalui oleh masyarakat terutama titik singgung yang ramai oleh pengunjung, selalu diramaikan oleh PKL. Terutama pintu masuk dan keluar Kota Tua, seperti di Jalan Kunir dan Jalan Lada," jelas Adi.
Dinas UMKM DKI dan Suku dinas KUMKMP masih meramu solusi yang baik untuk keberlanjutan pedagang kaki lima di Kota Tua sehingga tidak asal menggusur atau memindahkan PKL.
"PKL kan hanya mencari nafkah, oleh karena itu Dinas UMKM mengarahkan itu ke Kota Intan di Jalan Cengkeh," jelas Adi.
Baca juga: Beri Harga di Atas Kewajaran, PKL Malioboro akan Ditindak Tegas
Adi mengatakan PKL yang dibina Kota Intan, mereka sudah mengikuti peraturan. Ini merupakan sebuah alternatif untuk mendorong PKL lainnya mengisi tempat di Kota Intan.
PKL yang masuk ke kios-kios Kota Intan harus memenuhi syarat. Namun, syaratnya juga masih perlu kajian agar lebih matang.
"Yang pasti siapapun yang berjualan harus tertib. Namun, jika pedagang berdomisili di Jakarta mendapat prioritas. Tapi siapa pun berkesempatan yang sama. Namun segalanya masih dikaji," tegas Adi.
"Apabila jumlahnya tidak memadai baru bermain skala prioritas untuk menempati Kota Intan," imbuhnya.
Saat ini, kios-kios di Kota Intan baru terisi sedikit dari ratusan yang tersedia. Diharapkan, kios dapat menampung para PKL yang masih berjajar di kawasan Kota Tua.
"Hingga saat ini di Kota Tua, PKL jumlahnya tidak menentu, namun di Kota Intan pedangang berjumlah 56 dan kios yang tersedia 456," jelas Adi.
Tidak menentu jumlah PKL di Kota Tua dikarenakan masih banyaknya pedagang hanya berjualan di hari libur.
Saat ini, PKL di Kota Tua ditargetkan akan mengisi seluruh kios di Kota Intan. Pedagang di Kota Intan sendiri kebanyakan menjajakan kuliner dan oleh-oleh khas DKI Jakarta.
"Kebanyakan kuliner 65% sisanya oleh-oleh," tutupnya.(OL-5)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved