Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

Integrasi RTRW dan RPJMD Bisa Kurangi Wilayah Kumuh

Atalya Puspa
30/1/2019 16:56
Integrasi RTRW dan RPJMD Bisa Kurangi Wilayah Kumuh
(MI/ BARY FATHAHILAH)

WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla menilai terdapat beberapa wilayah di Jakarta yang masih kumuh. Kalla menganalogikan Jalan MH Thamrin layaknya Singapura, sementara wilayah di Belakang Jalan MH Thamrin dan Tanjung Priok seperti Bangladesh.

Kondisi itu dilihat Kalla saat meninjau kemacetan Jakarta melalui helikopter bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (29/1).

Berkaitan dengan hal tersebut, pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, salah satu hal yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghilangkan wilayah kumuh yakni dengan mengharmonisasikan rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

"Mengharmonisasikan antara rencana tata ruang dan RPJMD . Spasial plan plus developement plan adalah kata kunci, termasuk sistem transportasi," tegas Yayat kepada Media Indonesia, Rabu (30/1).

Baca juga : Pengamat Sebut Kawasan Kumuh Jakarta Capai 15 Ribu Hektare

Dirinya menilai, banyaknya area kumuh di Jakarta merupakan dampak dari kemiskinan. Mahalnya harga lahan di Jakarta menjadikan masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih untuk tinggal di perkampungan.

Selain itu, tarif transportasi yang tinggi menjadikan masyarakat lebih memilih untuk tinggal dekat dengan kantornya.

Untuk itu, demi mengurangi area kumuh Jakarta, Yayat menyatakan pemprov harus mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan sistem transportasi.

"Perencanaan tata ruang harus mengharmonikan antara transportasi dan permukiman," katanya.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih ada wilayah di Jakarta yang dipenuhi dengan area kumuh.

Anies mengungkapkan pemprov akan melakukan sejumlah cara agar wilayah kumuh di Jakarta dapat berkurang.

"Lapangan pekerjaan untuk jangka pendek, jangka panjangnya tata ruang. Pemprov akan membuat aturan-aturan yang kondusif, memungkinkan penjual dan pembeli jasa bertemu, dan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan," tutur Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/1). (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik