Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla menilai terdapat beberapa wilayah di Jakarta yang masih kumuh. Kalla menganalogikan Jalan MH Thamrin layaknya Singapura, sementara wilayah di Belakang Jalan MH Thamrin dan Tanjung Priok seperti Bangladesh.
Kondisi itu dilihat Kalla saat meninjau kemacetan Jakarta melalui helikopter bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (29/1).
Berkaitan dengan hal tersebut, pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, salah satu hal yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghilangkan wilayah kumuh yakni dengan mengharmonisasikan rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
"Mengharmonisasikan antara rencana tata ruang dan RPJMD . Spasial plan plus developement plan adalah kata kunci, termasuk sistem transportasi," tegas Yayat kepada Media Indonesia, Rabu (30/1).
Baca juga : Pengamat Sebut Kawasan Kumuh Jakarta Capai 15 Ribu Hektare
Dirinya menilai, banyaknya area kumuh di Jakarta merupakan dampak dari kemiskinan. Mahalnya harga lahan di Jakarta menjadikan masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih untuk tinggal di perkampungan.
Selain itu, tarif transportasi yang tinggi menjadikan masyarakat lebih memilih untuk tinggal dekat dengan kantornya.
Untuk itu, demi mengurangi area kumuh Jakarta, Yayat menyatakan pemprov harus mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan sistem transportasi.
"Perencanaan tata ruang harus mengharmonikan antara transportasi dan permukiman," katanya.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih ada wilayah di Jakarta yang dipenuhi dengan area kumuh.
Anies mengungkapkan pemprov akan melakukan sejumlah cara agar wilayah kumuh di Jakarta dapat berkurang.
"Lapangan pekerjaan untuk jangka pendek, jangka panjangnya tata ruang. Pemprov akan membuat aturan-aturan yang kondusif, memungkinkan penjual dan pembeli jasa bertemu, dan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan," tutur Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/1). (OL-8)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved