Ahok Berguru Tata Air ke Negeri 1000 Kanal

Sudah tiga kali rupanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menolak ajakan Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb untuk meninjau secara langsung sistem tata kelola air di salah satu kota besar di Belanda tersebut. Ahok pun merasa tak enak hati lantaran Aboutaleb sendiri sudah tiga kali berkunjung ke Jakarta semenjak dirinya menjabat sebagai wakil gubernur dan sekarang menjadi gubernur.

Menurutnya, studi banding ke luar negeri tak terlalu perlu dilakukan. Sudah tiga gelombang pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikirim belajar tata kelola air di negeri 1000 kanal itu sehingga Ahok merasa cukup belajar dari para PNS tersebut. Meskipun demikian, ajakan Aboutaleb yang keempat kalinya tak bisa ia tolak karena peninjauan langsung tentu berbeda dengan membaca buku bergambar.

"Pak Aboutaleb sampai bilang 'Saya malu menulis undangan agar Bapak mau berkunjung sebab Bapak selalu menolak'. Dia bilang kalau meninjau secara langsung itu berbeda. Pengalamannya lebih banyak. Maka saya berangkatlah, tapi tidak lama-lama, tiga hari saja," ujarnya di Balaikota pekan lalu.

Ke Belanda Ahok membawa serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati dan Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Joko Sri Margianto. Kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu masing-masing membawa satu dan dua orang staf PNS. Tak hanya itu, Ahok juga turut membawa perwakilan dari BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Pembangunan Jaya. Pihak lain yang turut dibawa serta adalah perwakilan dari PT Pelindo II. Berangkat Sabtu lalu (19/9), Ahok dan rombongan akan berada di Rotterdam hingga 24 September mendatang.

Menurut Ahok, pihak-pihak yang dibawa tersebut nantinya berkaitan erat dengan berbagai perencanaan tata kelola air yang akan diadaptasi oleh Pemprov DKI dari negeri kincir angin tersebut. Ahok nantinya akan berkunjung ke pompa air terbesar di Belanda di Ilmojden dan area pengelolaan air limbah (waste water treatment) di Vlaadingen. Tak hanya itu, ia pun akan berbagi ilmu serta konsep bisnis dengan konsultan dan pengelola Pelabuhan Maasvlakte. Pelabuhan tersebut merupakan hasil reklamasi, karena sebelumnya berlokasi terlalu dekat dengan kota.

"Saya mau lihat reklamasi dan perluasan pelabuhan di sana seperti apa, gasifikasi dan pengolahan lumpur menjadi energi dan air bersih. Karena kita juga mau BUMD kita bangun. Makanya saya ajak Jakpro dan Pelindo. Rotterdam itu terkenal karena kesuksesannya mereklamasi dan memindahkan pelabuhan agak menjorok keluar," ujar Ahok.

Dikatakan oleh salah satu staf PNS yang pernah mendapat beasiswa studi tata air di Rotterdam tahun 2014 lalu, Maroehal, sistem tata kelola air di Belanda memang berkembang jauh sebelum negeri yang masih memiliki ratu itu berdiri. Usia peta sistem air yang masih apik tersimpan di Rotterdam bahkan mencapai 730 tahun. Tak hanya itu, ada sebuah buku yang juga menyimpan peta perencanaan sistem tata air Jakarta yang dibuat pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia.

Menurut Maroehal, kunci utama yang dilakukan pemerintah Belanda dalam mengatasi permukaan tanah yang jauh di bawah permukaan laut itu ialah kesadaran dan ketegasan yang dibangun sejak dulu dengan sistem yang jelas. Sejak dulu, pemerintah Belanda paham bahwa ada beberapa lahan permukaan tanah di negara tersebut yang sudah mencapai -6 cm di bawah permukaan laut. Area itu akan selalu tergenang air saat hujan atau musim pasang air laut tiba. Wilayah-wilayah tersebut dibentuk menjadi zonasi yang tidak boleh dihuni oleh manusia dan hanya dijadikan lahan peternakan serta pertanian.

"Tidak hanya Rotterdam, pemerintah Belanda secara keseluruhan telah mengadopsi rencana tata air yang telah dibuat sejak dulu dan tidak melenceng dari sana. Bayangkan mereka -6cm saja tidak ada peristiwa besar kalau banjir, karena warga sudah paham bagaimana kebijakan pemerintah dan warga sangat mematuhinya. Mereka sadar ini kepentingan bersama, kalau tak patuh ya rugi bersama. Jakarta saja baru -2cm tapi kalau rob datang bersamaan dengan musim hujan, habis sudah Jakarta Utara," ujarnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Kerja Sama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta Mawardi menyatakan biaya perjalanan dinas Ahok beserta para PNS yang ikut bervariasi. Untuk Ahok sendiri mencapai Rp100 juta karena kelas penerbangan serta hotel yang menggunakan kelas bisnis. Tetapi untuk para PNS yang berjumlah tujuh orang masing-masing dianggarkan sebesar Rp30 juta karena mengambil kelas ekonomi. Untuk biaya perjalanan pihak di luar PNS seperti BUMD menggunakan dana dari perusahaan masing-masing.(Q-1)