Urusan Sampah DKI Siapkan Negosiasi

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengaku keberatan dengan permohonan dana kemitraan yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi yang mencapai Rp2,09 triliun di tahun ini.

Apalagi program-program kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi dengan nilai sebesar itu banyak yang tidak menyangkut prinsip kerja sama pembuangan sampah dari DKI Jakarta ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, yang notabene menjadi pijakan kerja sama kemitraan itu.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, pada proposal permohonan dana kemitraan sebesar Rp2,09 triliun, ada sekitar 41 item yang diajukan Pemkot Bekasi.

Proposal itu diterimanya pada Senin (15/10) dan tidak seluruhnya berkaitan dengan distribusi sampah.

"Dalam proposal itu, sangat banyak yang diminta Pemkot Bekasi ke Pemprov DKI, ada sekitar 41 item yang minta dibiayai. Kalau itu berkaitan langsung dengan pendistribusian sampah, kami akan penuhi. Tapi kalau tidak ada hubungan langsung dengan pendistribusian sampah, akan kami lewati dulu," jelas Asep ketika dihubungi, kemarin.

Salah satu contoh usulan program yang tidak berkaitan dengan distribusi sampah itu ialah untuk pembangunan fiber optic se-Kota Bekasi.

"Itu kan enggak berhubungan langsung dengan masalah persampahan. Hal-hal kayak gitu yang akan kita bicarakan dengan Bekasi," tutur Asep.

Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendesak Pemprov DKI segera membangun fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota (intermediate treatment fasility/ITF). Hal itu untuk mempercepat DKI melepas ketergantungan dari TPST Bantar Gebang dalam hal sampah.

"Saya minta pemprov segera bikin ITF itu, segera diwujudkan di semua wilayah," kata Taufik.