Janji Anies Bangun Shelter Bukit Duri Tahun Ini Dibatalkan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membatalkan pembangunan hunian sementara (shelter) untuk warga eks relokasi di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Alasannya, lantaran tidak menemukan lahan yang pas untuk pembangunan.

"Karena tidak ada lokasi yang bisa dibangun shelter di daerah situ. Itu kan daerah sangat padat ya. Tidak ada lokasi yang memadai dibangun shelter," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Melly Budiastuti di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/8).

Anggaran pembangunan shelter sebesar Rp5,97 miliar yang telah dianggarkan pada APBD 2018 lalu, akan dicoret pada APBD Perubahan 2018. Anggaran itu tadinya berada di bawah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Perumahan DKI. Hal itu telah diusulkan dalam rapat pembahasan usulan APBDP 2018 di Komisi D DPRD DKI Jakarta pekan lalu.

"Daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), lebih baik kita matikan saja anggarannya," tambah Melly.

Pada masa kampanye Pilkada DKI lalu, Anies berjanji akan membangun kampung deret pada kawasan bekas relokasi warga Bukit Duri di bantaran Kali Ciliwung. Anies juga berjanji pembenahan di kawasan tersebut akan melibatkan partisipasi warga melalui program community action plan (CAP).

Dinas Perumahan, kata Melly, telah berupaya mencarikan lahan. Rencananya, pihaknya akan menyodorkan sejumlah opsi kepada Anies, antara lain memasukkan warga ke Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan bila mereka bersedia. Sebab Pasar Rumput dianggap tidak terlalu jauh dari Bukit Duri.

"Sudah disosialisasikan, warga bantaran kali akan direlokasi ke sana semua. Kita lagi coba penjajakan, kalau seandainya dia tidak mau menunggu terlalu lama ya kita arahkan ke Pasar Rumput," jelas Melly.

Atas batalnya rencana pembangunan shelter tahun ini, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, mempertanyakan mengapa eksekusi program berbeda dengan perintah Anies di awal.

"Ya sudah kalau memang itu keputusan dari Pemprov, tapi kok bertentangan dengan perintah gubernur," tuturnya ketika dihubungi.

Pasalnya, Sandyawan dan eks warga relokasi Bukit Duri pernah bertemu langsung dengan Anies dan Kepala Dinas Perumahan sebelumnya, Agustino Darmawan. Anies saat itu meminta Agustino untuk langsung mencarikan lahan pembangunan shelter.

Sandyawan mengaku sejumlah lahan yang direkomendasikan oleh dirinya ke Dinas Perumahan pun tidak dieksekusi. Dia mencontohkan lahan di RT 06, RW 12, Bukit Duri yang dianggap berbahaya untuk dibangun shelter karena lokasinya di pinggir jalan. Ada pula lahan di RT 03 RW 11 yang terlalu mahal bila disewa. Selain itu, Sandyawan juga pernah mengusulkan agar mereka bisa menggunakan bekas kantor pajak yang sudah lama tidak dipakai. Namun bekas kantor pajak itu ternyata merupakan aset milik Kementerian Keuangan RI.

"Di tempat kami digusur habis, tidak ada lahannya. Tidak seperti di Kampung Akuarium yang masih ada lahan tersisa," ujar Sandyawan.

Pemprov DKI berjanji akan membangun 93 bidang shelter untuk eks warga relokasi Bukit Duri. Shelter tersebut diperuntukkan bagi warga yang menolak relokasi ke Rusunawa Rawa Bebek, dan lebih memilih mengontrak di area sekitar Bukit Duri.(OL-6)