Nilai Subsidi belum Ditentukan, Pemprov DKI Kaji Model Finansial MRT

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum menentukan nilai subsidi yang akan diberikan kepada PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta begitu MRT mulai beroperasi pada 2019 nanti. Saat ini, Pemprov masih mengkaji model finansial yang diajukan oleh PT MRT Jakarta.

"Kita hari melihat bagaimana ini MRT bisa berkesinambungan, jadi sekarang sedang dilakukan pengkajian terkait dengan financial modeling yang diajukan oleh PT MRT Jakarta," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko ketika dihubungi, Sabtu (30/6).

Sigit menjelaskan, pengkajian terhadap model finansial PT MRT diperlukan untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut. Selain itu, model finansial juga akan berpengaruh pada bentuk dan besaran subsidi yang akan diberikan Pemprov kepada PT MRT. Selain itu, dipertimbangkan pula keharusan PT MRT Jakarta menyicil pengembalian dana investasi ke Jepang mulai 2021 nanti.

"Financial modeling yang bisa memastikan, karena nanti kan menentukan besaran subsidi seperti apa, apa yang akan disubsidi ini, karenabentuk subsidi ada macam-macam, ada yang operation cost-nya saja, ada juga yang termasuk dengan pemeliharaan asetnya disubsidi, dan lain-lain," jelas Sigit.

Subsidi nantinya akan disalurkan ke PT MRT melalui dana public service obligation (PSO). Dana PSO akan dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019.

PT MRT Jakarta mengusulkan tarif Rp8500 per 10 kilometer untuk MRT fase 1 rute Bundaran HI-Lebak Bulus. Rute Bundaran HI-Lebak Bulus sendiri sepanjang 16 kilometer. Dengan tarif itu, MRT memperkirakan bisa menggaet 130 ribu penumpang per hari. Angka ini lah yang akan diajukan ke Pemprov DKI untuk diperhitungkan besaran subsidinya. (OL-1)