Curah hujan dengan intensitas tinggi selama 12 jam di DKI Jakarta telah melampui kapasitas dari desain drainase dan sistem pompa yang ada di kawasan Jl MH Thamrin. Hal ini yang menyebabkan air melimpah ke beberapa jalan utama ibu Kota. ''Jadi drainase yang kita desain saat ini hanya mampu menampung tangkapan curah hujan di permukaan jalan. Sedang curah hujan yang kemarin dan permukaan tanah yang mengalami penurunan, menyebabkan over kapasitas drainase. Kita akan evaluasi ini,'' ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Dinas Tata Air DKI akan meningkatkan sistem pompa di kawasan Jl MH Thamrin. Saat ini sudah ada 11 pompa untuk mengantisipasi genangan air di kawasan tersebut. Adapun rinciannya, enam pompa air di Gedung Jaya, dua pompa di Gedung Topas, dan tiga pompa di Gedung Mapalus.
''Sebenarnya sih dengan adanya 11 pompa harusnya sudah cukup. Tetapi karena 11 pompa itu belum cukup menyedot air hujan yang terjadi sangat tinggi kemarin,'' tutur Agus. Padahal tahun lalu, sistem drainase Jl MH Thamrin hingga Jl Wahid Hasyim telah dilembarkan untuk meningkatkan daya tampung air hujan dengan intensitas tinggi.
Mengenai peristiwa banjir di depan Istana Negara yang terjadi kemarin (Senin, 9/2) sekitar pukul 11.00 WIB, menurut Agus, banjir itu terjadi karena adanya air laut pasang (rob). Lalu pada saat bersamaan PLN melakukan pemadaman listrik. Karena beberapa gardu di wilayah Jakarta Utara terendam banjir.
Untuk mengantisipasi terjadinya sengatan listrik kepada warga, PLN melakukan pemadaman listrik. Namun tindakan ini menyebabkan pompa di Waduk Pluit tidak bisa dioperasikan dengan optimal. Ketika pakai genset hanya mampu mengoperasikan empat dari 10 pompa yang ada. Akibatnya, genangan tidak bisa dipompakan ke laut.
''Akibatnya, saluran di Jl Abdul Muis juga tinggi saat itu. Setelah kita minta pihak PLN segera menghidupkan listrik, Alhamdulillah, sekitar pukul 13.15 WIB, banjir di Istana Negara bisa kita kurangi,'' tuturnya. Terkait genangan air di tempat lain, ungkapnya, terjadi karena kondisi saat itu sedang terjadi banjir rob. Ditambah lagi sarana dan prasarana banjir milik Pemprov DKI seperti pompa, tanggul pantai dan normalisasi sungai belum selesai dilakukan dengan tuntas. (Ssr/J-4)