Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKAPOLRI Komisaris Jenderal Syafruddin mengakui Polri seharusnya bisa berperan dalam mencegah persekusi sejumlah orang yang mengenakan kaos #GantiPresiden2019 terhadap sekelompok orang yang mengenakan kaos #DiaSibukKerja saat di acara Car Free Day (CFD), Minggu (29/4) lalu. Dia menyayangkan gesekan itu bisa terjadi.
"Itu kemarin Polri juga ada kelirunya, kenapa bisa ketemu? Saya tujukan pada aparat keamanan Polri terutama supaya menjaga agar dua kelompok yang berbeda itu tidak bertemu, itu tugasnya Polri," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/5).
Lebih lanjut kata dia, CFD sesuai Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2016 mengatur tidak boleh untuk politik maupun SARA. Oleh karena itu, menurutnya, aparat kepolisian semestinya memastikan kedua kelompok tersebut tidak bertemu sehingga terjadi dugaan intimidasi.
"CFD sesuai peruntukannya saja. CFD itu ditujukan untuk olahraga. Selain itu untuk kegiatan masyarakat bersosialisasi satu sama lain. Jadi kalau bisa selanjutnya CFD itu gunakan seperti yang diperuntukkan," tandasnya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mengedapnkan persatuan. Dalam demokrasi, sambung dia, perbedaan pendapat bukanlah suatu persoalan. Mengenai persekusi yang terjadi di CFD, ia menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum untuk aksi yang melanggar aturan itu.
"Itu urusannya lapor melapor. Itu Kapolda Metro, nanti didalami. Saya mengimbau begini, berbeda pendapat itu boleh, tapi jangan berbeda pendapat terus ada reaksi fisik, tidak boleh. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa persekusi tidak boleh karena tindakan itu ada hukumnya," pungkasnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved