Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
RUMAH susun (Rusun) KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, yang telah rampung dibangun sejak tahun lalu, belum juga dihuni. Dikabarkan tersangkut banyak masalah, Pemprov DKI Jakarta belum bisa menentukan kapan rumah susun yang dibangun kontraktor PT Totalindo itu bisa ditempati.
"Dari Pemprov DKI itu baru rencana kisaran Rp1,7 juta per bulan sewanya. Belum ketuk palu nanti diajukan dulu ke DPRD DKI," kata Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Jatirawasari, Dwiyanti Chotifah, kepada Media Indonesia, kemarin.
Harga sewa itu lebih mahal dari harga rusun pada umumnya di Jakarta yang berkisar Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Menurutnya, perbedaan harga yang mencolok itu disebabkan perbedaan kelas yang disasar.
Rusun KS Tubun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM), bukan warga relokasi. Padahal, pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rusun itu diperuntukan warga relokasi sungai Ciliwung.
"Sekarang rusun bentuk tower itu diperuntukan MBM. Karena untuk MBM kan mereka ada penghasilan. Misalnya, penghasilan suami istri bisa mencapai Rp7 juta. Itu kan bisa untuk membayar sewa. Kalau (warga) yang relokasi itu rusun bentuk blok," ujarnya.
Berdasarkan pantauan, dengan tiga tower dan 520 unit itu hampir rampung sepenuhnya. Namun, area rusun itu masih dipagar. Tiga petugas keamanan melarang Media Indonesia masuk.
Proyek itu seharusnya selesai pada Desember 2016, tetapi molor hingga tahun lalu. Pembangunannya bermasalah, kualitas kedalaman fondasi rusun tak sesuai dengan permintaan pemprov, yakni 30 meter. Namun, Totalindo hanya membuat fondasi sedalam 20 meter.
Sementara itu, warga RW 001 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, yang bermukim di belakang rumah susun (rusun) KS Tubun menduga rusun itu tidak memiliki rekomendasi analisis dampak lingkungan (amdal). Pasalnya, saluran pembuangan rusun KS Tubun diarahkan ke saluran permukiman warga. Jika rusun itu dihuni nanti, warga khawatir saluran mereka akan meluap.
"Warga menolak rusun dihuni sebelum saluran diperbaiki. Ini sudah bermasalah memang. Warga sekitar diabaikan," kata Noni, 40, warga RW 001.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved