Anies Masih Cari Solusi PKL Tanah Abang

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mencari solusi yang tepat untuk penataan kawasan Tanah Abang, khususnya di Jl Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, dijadikan lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, itu telah banyak menuai protes sampai aksi pelaporan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Metro Jaya.

Pemprov DKI menjanjikan konsep penataan Tanah Abang tahap II akan diumum dalam bulan ini. Tapi pengumuman konsep tersebut tidak kunjung dikeluarkan, sehingga semakin mengundang pertanyaan dari banyak pihak.

Untuk itu, Anies meminta semua pihak bersabar dan memberikan kesempatan bagi Pemprov DKI untuk mencari solusi yang tepat dalam penataan Tanah Abang. Saat ini kajian demi kajian dari hasil evaluasi penataan Tanah Abang tahap I sudah mulai muncul hasilnya.

“Nanti sesudah dibagi kajiannya, bisa kita lihat semua. Buat kita yang penting adalah mencari solusi sesuai dengan problematika yang muncul. Jadi kalau misalkan ada masalah baru, ya carikan solusi-solusi yang baru,” kata Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/3).

Anies mengharap persoalan penataan Tanah Abang tidak dijadikan sebagai wacana politik. Karena msalah Tanah Abang harus dilihat sebagai masalah teknokratik.

“Saya berharap persoalan Tanah Abang ini jangan dijadikan sebagai wacana politik. Karena itu, saya mengajak kepada semua , mari kita lihat persoalan Tanah Abang semanta-mata sebagai masalah teknokratik. Kita juga begitu melihatnya,” ujarnya.

Sebab, lanjutnya, kalau membiarkan persoalan penataan Tanah Abang dijadikan sebagai isu politik, maka dikhawatirkan pembahasan konsep penataan Tanah Abang ini tidak lagi dapat dilihat dalam kacamata kepentingan warga Jakarta, melainkan menjadi konsumsi politik.

“Ketika dijadikan wacana politik, kita tidak berdiskusi lagi soal teknokratik. Yang sebenarnya isunya hanya mengarah pada penataan orang berlalu lalang di sana. Orang berlalu lintas di sana dan berdagang. Kalau menjadi isu politik, itu menjadi siapa di posisi apa, lalu sikapnya bagaimana,” ungkapnya.

Mengenai adanya sopir angkot Tanah Abang yang kembali berdemo dan melayangkan somasi agar Jl Jatibaru Raya dibuka kembali, Anies melihatnya permasalahan itu bukan sekedar dibuka atau ditutupnya Jl Jatibaru Raya.

Melainkan bagaimana Pemprov DKI mencari solusi lengkap terhadap masalah keseluruhan yang ada di Tanah Abang. Dan sampai hari ini, pihaknya belum melihat ada sesuatu yang berbeda, meski sudah diterapkan penataan tahap pertama.

“Ya kita lihat saja. Apakah ada solusi baru untu sopir angkot, ya kita lihat saja nanti. Jadi ini bukan sekedar buka dan tutup. Bukan. Yang penting adalah solusi untuk keseluruhan. Artinya kalau misalnya harus dibuka itu, karena urgensi apa. Apa yang membedakannya dibandingkan dengan bulan lalu. Kan enggak ada yang berbeda,” jelasnya.

Jangka Panjang

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Sandiaga Uno, mengatakan, Pemprov DKI sedang menggodok solusi yang tepat dalam penataan Tanah Abang akan segera diberlakukan. Terutama, rencana pembukaan Jl Jatibaru Raya yang selama ini ditutup Pemprov DKI.

“Kalau soal membuka Jl Jatibaru, memang kita lagi godok sekarang. Perencanaan jangka panjang,” kata Sandi.

Dia sendiri ingin meniru langkah mantan Wakil Gubernur DKI era Gubernur Soeprapto, Bunyamin Ramto yang telah berhasil menata kawasan Blok M. Dulu, kawasan Blok M hampir sama kondisinya dengan Tanah Abang. Namun, Bunyamin berhasil menata Blok M dengan menjadikannya sebuah terminal bus yang terintegrasi dengan PKL.

“Ini yang menarik dari perubahan transportasi Blok M waktu itu. Yang mirip-mirip Tanah Abang juga. Sebenarnya terminal itu jalan di Blok M dan difungsikan terus dibangun sebagai sentra perdagangan. Sekarang kita tahu, Blok M sampai hari ini masih menarik. Malamnya jadi Little Tokyo. Maksud kita Tanah Abang seperti itu. Kita ingin ke depan menjadi TOD yang bisa dibanggakan warga Jakarta,” jelasnya. (OL-7)