Pemprov Obral KTP DKI Jakarta

DEMI menarik minat pemilik angkutan kota (angkot) untuk berga-bung dalam program One Karcis One Trip (OK Otrip), Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengiming-imingkan kepemilikan KTP DKI kepada sopir angkot yang mau bergabung.

“Jadi, kalau ada yang berminat, tapi tidak memiliki KTP DKI, kami akan terbitkan KTP DKI untuk mereka,” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Program OK Otrip, sambungnya, salah satunya mensyaratkan pengemudi angkot ber-KTP DKI. Faktanya, saat ini kebanyakan sopir angkot ber-KTP luar DKI.

“Kita coba cari solusinya. Untuk yang tadi tidak ber-KTP DKI akan kita buatkan KTP DKI,” tegas Sandi.
Meski rencana itu akan menambah jumlah penduduk DKI, Sandi menegaskan para sopir angkot itu berhak mendapatkan KTP DKI karena mereka sudah tinggal di Ibu Kota dalam waktu yang cukup lama.

“Karena mereka sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun. Ada yang dari 1970 di sini belum ber-KTP DKI. Jadi nanti kita minta diurus sama Dinas Dukcapil DKI,” ujarnya.

Sandi mengklaim sudah banyak sopir angkot yang ingin bergabung dengan OK Otrip. Namun, yang menjadi kendala mereka tidak bisa bergabung karena salah satu syaratnya harus memiliki KTP DKI.

“Namun, begitu mereka dijelaskan soal OK Otrip, baru terbuka karena ini bagian dari program pemerintah untuk memastikan masyarakat punya sistem transportasi yang terintegrasi,” jelasnya.

Ogah gabung

Pernyataan Sandi itu bertolak belakang dengan sikap sejumlah perkumpulan pemilik angkot. Sedikitnya empat organisasi koperasi angkot di bawah DPD Organda DKI Jakarta sudah menyatakan sikap mereka menolak ikut dalam uji coba (OK Otrip).

Hingga saat ini baru dua koperasi yang ikut uji coba, yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Budi Luhur.
“Kan tadinya enam koperasi yang mau ikut uji coba, tapi akhirnya sekarang baru dua yang ikut. Empat koperasi minta ditunda, yaitu Kopamilet, Komilet, Kolamas, dan Komika,” ujar Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan.

Ia mengatakan empat angkot tidak jadi ikut serta dalam uji coba program OK Otrip lantaran takut merugi. Keempat koperasi itu masih belum sepakat dengan tarif rupiah per kilometer yang ditawarkan PT Trans-Jakarta. PT Trans-Jakarta menawarkan tarif Rp3.400 per kilometer, sedangkan koperasi menginginkan Rp3.800 per kilometer.

Dengan tarif yang ditawarkan PT Trans-Jakarta tersebut, empat koperasi itu khawatir pendapatan anggota mereka akan menurun. Karena itu, mereka belum mau ikut serta sejak uji coba dimulai 15 Januari 2018. “Jangan sampai karena ikut OK Otrip, penghasilan kami malah turun? Maka itu, kami tarik dulu, jangan sampai menimbulkan masalah,” kata Shafruhan. (Ssr/J-1)