Penanganan Kemiskinan belum Optimal

DALAM kurun waktu tiga tahun (2015-2017), persentase jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tak banyak berubah. Sekitar 393,13 ribu warga DKI masih dalam kategori miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menduga itu akibat strategi pengentasan kemiskinan yang belum optimal.

"Misalnya, program pemberian beras sejahtera (rastra) yang dulunya raskin (beras untuk orang miskin). Beras itu hanya diberikan ke warga Kepulauan Seribu lantaran tingkat kemiskinan di sana tertinggi di DKI, yang mencapai 13%," ucap Kepala BPS DKI Jakarta Thoman Pardosi, kemarin.

Padahal, sambung dia, di lima wilayah lainnya di Jakarta bukan tak ada orang miskin. Rata-rata tingkat kemiskinan di tiap wilayah itu mencapai 3% dari jumlah penduduk, namun mereka tak tersentuh program Rastra.
Alhasil, perubahan persentase penduduk miskin di Jakarta dari 2015 hingga 2017 berkutat pada besaran 3,93%-3,78%.

Per September 2017, jumlah orang miskin bahkan bertambah dibandingkan Maret 2017. Kenaikannya sebesar 3,77% atau bertambah 3,44 ribu orang, dari 389,69 ribu menjadi 393,13 ribu orang.

Sementara di tahun sebelumnya, September 2016, persentase kemiskinan sebesar 3,75% dengan 385,84 ribu orang miskin. Kendati demikian, per September 2015 tingkat kemiskinan sebesar 3,61%.

"Memang kalau kita lihat perubahannya hanya sedikit-sedikit. Antara stagnan, tapi cenderung naik pada akhir 2017 tingkat kemiskinan orang di Jakarta. Terlihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang meningkat," papar Thoman.

Garis kemiskinan di DKI Jakarta ditetapkan di pendapatan per kapita sebesar Rp578.247. Jika sebuah keluarga berpendapatan di bawah itu, keluarga itu dimasukkan ke kategori miskin.

"Penghitungannya ada makanan di garis batas Rp383.192 dan nonmakanan Rp195.054. Ini masih di atas garis batas kemiskinan nasional yakni Rp387 ribu," imbuh Thoman.

Tidak tepat sasaran

Pemprov DKI sendiri sebetulnya juga sudah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), yakni anak dari keluarga miskin dibantu dari segi biaya pendidikan. Begitu juga dengan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Hanya saja pertanyaannya sekarang, apakah fasilitas-fasilitas itu sudah tepat sasaran? Belum ada kajian khusus untuk menguji keberhasilannya. KJP dibagikan ke murid dengan identitas KJP seolah hanya guru yang bisa menentukan murid itu dari keluarga miskin atau tidak," imbuh Thoman.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan persentase kemiskinan nasional bisa berada di bawah 10%. Thoman menambahkan, nyatanya saat ini tingkat kemiskinan nasional masih mencapai 10,52%.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut angka kemiskinan di Jakarta paling rendah se-Indonesia, namun angkanya selalu stagnan dalam 10 tahun terakhir. (Aya/J-1)