Normalisasi Kali Bekasi Terganjal Dana

BALAI Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) ternyata sulit untuk mewujudkan keinginan Pemerintah Kota Bekasi merestorasi daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Kendalanya ialah soal biaya, sebab untuk merestorasi DAS Kali Bekasi membutuhkan biaya lebih dari Rp500 miliar. Kali Bekasi yang sering mengalami pencemaran dan kini kondisinya makin parah membutuhkan normalisasi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir sehingga membutuhkan peran pemerintah pusat. Kali itu melintasi dua wilayah, yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Bila Kali Bekasi tidak dinormalisasi menyeluruh, polusi atau pencemaran pasti terjadi lagi. Apalagi, air Kali Bekasi menjadi bahan baku bagi perusahaan air minum untuk warga Bekasi. “Ya kondisinya karena biayanya yang tidak ada. Butuh anggaran besar untuk normalisasi Kali Bekasi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir,” ungkap Kepala Bidang Pelaksana BBWSCC Adi Baskoro saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/10).

Baskoro menjelaskan program normalisasi DAS Kali Bekasi memang telah dilakukan secara bertahap sejak 2008. Namun, normalisasi yang dilakukan tidak menyeluruh. Program tersebut hanya difokuskan pada titik-titik kritis. Misalnya, jelas dia, pada 2008 ada beberapa penguatan tanggul di beberapa titik, di antaranya DAS Kali Bekasi di Perumahan Kemang IFI, Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Perumahan Depnaker 1, Perumahan Depnaker 2, Perumahan Keman Pratama, serta Perumahan Kemang IFI AL. Pada 2015, pihaknya juga melakukan penguatan di sekitar Pekayon II dan Perumahan Kemang IFI. Pada 2016, normalisasi dilakukan di sekitar Bendung Bekasi. “Jadi normalisasi di Kali Bekasi itu hanya di titik-titik tertentu,” kata dia.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2017 pun Baskoro mengaku sebetulnya sudah me­rencanakan penguatan tanggul Kali Bekasi di sekitar Kemang Pratama, Bantargebang. Namun, hingga masuk awal Oktober, dana sekitar Rp20 miliar tersebut belum juga turun. “Jadi masih kita tunggu anggaran dari pemerintah pusat,” imbuh Baskoro.
Sebetulnya, kata Baskoro, bila pemerintah ingin menormalisasi DAS Kali Bekasi dari hulu (pegunungan Hambalang) hingga hilir (Cikarang Bekasi Laut/CBL) itu memungkinkan. Namun, program tersebut memang butuh sokongan dana yang tidak sedikit.

Kontur tanah yang labil membuat sekadar pemasangan tanggul berbasis ‘bore pile’ membutuhkan dana lebih dari Rp500 miliar. Nantinya, anggaran itu digunakan untuk pemasangan tanggul Kali Bekasi sepanjang 115,1 kilometer. Barulah kemudian sendimentasi di dasar kali tersebut bisa dikeruk. “Namun, anggarannya yang tidak ada, tidak butuh relokasi seperti di bantaran Kali Ciliwung karena secara sosial bantaran Kali Bekasi tidak menjadi titik permukiman padat penduduk sehingga masih tecermin sungai alam,” jelas dia. (Gan/J-3)