Tunggakan Rusunawa Naik Menjadi Rp32 Miliar

HINGGA semester ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat nilai tunggakan biaya sewa rumah susun (rusunawa) di seluruh Jakarta mencapai Rp32 miliar.

Jumlah tersebut atas tunggakan dari 8.976 unit rusunawa. Penunggak akan diberi peringatan dan unit rusun akan disegel jika tunggakan tidak dibayar setelah peringatan.

"Rp26 miliar itu total tunggakan dari 23 lokasi rusun sampai dengan bulan Januari 2017. Untuk Juni sudah meningkat menjadi Rp32 miliar," kata Kepala Bidang Pembinaan Penertiban dan Peran serta Masyarakat DPRKP Meli Budiastuti di Balai Kota, kemarin.

Tunggakan sewa Juni tersebut mengalami kenaikan Rp6 miliar jika dibandingkan dengan Januari yang mencapai Rp26 miliar. Data Pemprov DKI dari tiga rusun saja, yakni Rusun Tambora, Rusun Pesakih, dan Rusun Flamboyant, mencapai Rp1,7 miliar. Sementara itu, tunggakan Rusun Cipinang Rp31 juta.

Dari 640 penghuni Rusun Pesakih, 447 penghuninya menunggak. Tujuh Rusun Cipinang karena sudah menunggak selama tujuh sampai 20 bulan. Kepala Dinas DPRKP Agustino Darmawan menjelaskan jumlah tunggakan itu kian besar.

"Sudah lama itu kalau soal tunggakan. Kita mau lihat trennya. Makin besar, semakin besar sehingga ini harus diselesaikan. Kita segel kalau setelah peringatan tetap tidak bayar. Namun, kita lihat-lihat juga kalau misalnya orangnya punya keterbatasan," ujar Agustino.

Warga memiliki keterbatasan yang dimaksud ialah penghuni lansia. Penghuni lansia yang tidak mampu akan dikoordinasikan dengan panti sosial. Juga dengan Bazis (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) DKI Jakarta. Tahun lalu, Bazis menutupi tunggak-an 71 unit rusun Rp230 juta.

Berdasarkan analisis DPRKP, penghuni rusun yang menunggak kebanyakan penghuni yang berpenghasilan rendah. Namun, DKI menolak bersandar pada alasan tersebut.

"Penghasilan penghuni rendah sekali. Pendapatan dengan pengeluarannya mirip-mirip sehingga tidak ada selisih. Tidak ada tabungan. Itu sebabkan dia pada nunggak, tapi kita enggak bisa dengan alasan begitu terus. Maka kita bina mereka," lanjut Agustino.

Lambat
Memasuki semester kedua 2017, Pemprov DKI belum merampungkan 7.162 unit rusun. Padahal, pembangunan 41 tower dengan total 9.244 unit ditargetkan selesai pada Desember ini.

Tercatat, DPRKP DKI Jakarta baru menyelesaikan 1.977 unit rusun. Jumlah warga yang menunggu rusun tercatat 20 ribu orang, gabungan antara warga umum dan warga relokasi.

Mereka yang menanti rusun tidak sebanding dengan jumlah unit rusun yang dijanjikan DPRKP. DPRKP menargetkan pembangunan sekitar 11 ribuan unit rusun hingga akhir tahun ini. Namun, pengerjaan belum selesai hingga saat ini. "Terpaksa harus menunggu. Kalau tidak mau diapakan? Masak mereka dipaksa umpel-umpelan?" dalih Agustino.

Lambatnya pembangunan rusun, dikatakan Agustino, disebabkan proses penghapusan asset yang bisa memakan waktu enam bulan. Setelah lahan steril, baru lelang dibuka. Itu pun kalau ada yang mau sehingga proses bisa memakan waktu berbulan-bulan.

"Artinya, waktu saya sudah berbulan-bulan habis. Schedule saya sudah melenceng dari schedule awal. Itu yang menyebabkan sampai sekarang ini anggaran tidak terserap dalam jumlah yang cukup besar hanya 60-an%," jelasnya.(J-3)