Tak Punya KIP dan KIS, Siswa di Bekasi Tak Bisa Masuk Sekolah

AKIBAT tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), ratusan siswa lulusan SMP di wilayah Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang gagal mengenyam pendidikan di sekolah SMK Negeri II Kota Bekasi. Pasalnya, penerimaan siswa jalur afirmasi melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring (online) bergantung pada dua kartu sakti tersebut.

Sarmidi, salah satu orang tua siswa menyampaikan, para anak dari warga Ciketing Udik terpaksa tak bisa bersekolah di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka, SMK Negeri II Kota Bekasi. Sebab, mereka menyangka pihak sekolah tidak membuka jalur menerimaan zonasi.

"Tolong buka jalur zonasi, warga di sini berhak bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka," ungkap Sarmidi, Selasa (11/7).

Menurut dia, ratusan warga sekitar sudah menunggu agar jalur zonasi melalui proses PPDB daring dibuka sejak Juni kemarin. Namun, dari informasi yang didapat jalur tersebut tidak ada. Padahal, kuota peserta didik baru di SMK Negeri II Bekasi adalah sebanyak 504 siswa.

"Kami warga dekat dengan tempat pembuangan sampah, kami berhak sekolah di sekolah negeri," tegas dia.

Orang tua siswa Romli pun mengaku sangat kecewa dengan kebijakan SMKN 2 Kota Bekasi yang dinilai telah melanggar janji untuk menerima siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Padahal, dari tahun sebelumnya jalur zonasi telah diterapkan di sekolah tersebut.

"Karena itu, kami meminta Kepala SMKN 2 Kota Bekasi, Agus Setiawan agar segera di copot dari jabatannya. Kami berjanji akan melakukan aksi lebih besar lagi, jika tidak ada solusi anak-anak kami masuk sekolah ini" ujar dia.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMK I Made Supriyatna menyampaikan, sejak menginduk pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat penerimaan siswa melalui PPDB daring hanya ada dua jalur. Dua jalur tersebut ialah jalur akademik dan jalur nonakademik.

"Bukan tidak dibuka, namun beda namanya dan kuotanya," ujar Made.

Untuk jalur nonakademik tingkat SMK, jelas Made, disediakan kuota sebanyak 30% dari tiap sekolah. Kuota tersebut dibagi 20% untuk jalur afirmasi/zonasi dan 10% untuk jalur prestasi. Sementara 70% lainnya diporsikan untuk jalur akademik.

"Seleksi nonakademik sudah ditutup pada 6 Juni kemarin, akademik ditutup pada 8 Juni kemarin," imbuh dia.

Untuk tingkat SMA, kuota jalur nonakademik disiapkan sebanyak 40%. Sebanyak 20% disiapkan untuk jalur afirmasi dan 20% lagi untuk jalur prestasi. Sementara untuk jalur akademik disiapkan kuota sebanyak 60%.

"Jadi bukan tidak buka pendaftaran, namun sistemnya yang beda saja," kata dia.

Pada intinya, kata dia, banyak orang tua siswa yang masih minim mendapatkan informasi. Padahal, menurut Made, sistem PPDB tingkat SMA/SMK sederajat tahun ini justru lebih mudah. Misalnya, untuk jalur afirmasi data diri siswa sudah langsung terekam lewat KIP dan KIS. Apalagi, proses pemasukan data langsung terintegerasi dengan google map.

Dengan demikian, ketika siswa memasukan nilai Ujian Nasional (UN) dan Kartu Keluarga (UN) alamat siswa langsung terdeteksi. Bahkan, dengan bantuan google earth, detail gambar rumah siswa bisa langsung terlihat.

"Banyak orang tua siswa yang kurang mendapatkan informasi ini," kata dia.

Untuk itu, kedepannya, pihaknya mengaku akan mengusulkan penambahan kuota pada jalur afirmasi, sehingga, peristiwa yang terjadi di SMK Negeri II Kota Bekasi tidak lagi terulang.

"Apa yang jadi harapan warga Bekasi harus bisa tertampung, untuk peristiwa ini sudah dimediasi oleh rekan-rekan dari camat dan lurah," kata dia.

Kepala Sekolah SMK Negeri II Kota Bekasi, Agus Setiawan menyatakan telah menginformasikan perihal ini kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dia mengatakan akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan PPDB daring.

"Juknis yang selama ini kami pakai untuk PPDB daring dikeluarkan dari Jawa Barat, semua terintegrasi secara daring bukan sekolah yang menghitung," singkat Agus. (OL-6)