Kemacetan di Usia 490 Tahun Jakarta

HARI ini, genap 490 tahun usia DKI Jakarta. Di usianya yang hampir lima abad, persoalan transportasi publik dan laju pertambahan penduduk masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi pemimpin daerah.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan kemacetan seolah sudah lekat menjadi ikon Ibu Kota. Hal itu menunjukkan belum terealisasinya wacana-wacana pembenahan transportasi publik yang sudah berulang kali dibahas bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun sejumlah pihak.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang berjalan kerap tanpa ada pro­ses evaluasi efektif/tidaknya penanggulangan masalah kemacetan.

“Masalah transportasi publik masih lebih banyak yang belum terealisasi. Pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan yang lainnya seakan belum searah dengan penataan transportasi publik,” ungkap Yayat yang juga dosen Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, Jakarta, tersebut.

Berdasarkan kenyataan, laju pertambahan penduduk di Jakarta terus berjalan kencang. Kondisi itu juga sebagai pemicu timbulnya persoalan kota lainnya. Berangkat dari terbatasnya ruang dan lapangan kerja di tengah tingginya tingkat kepadatan penduduk, pesoalan sosial muncul dengan sendirinya.

“Seperti masyarakat di daerah padat, mereka kehilangan ruang oleh kelompok dominan. Hingga akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk mendapatkan ruang. Pemprov DKI Jakarta sudah semestinya mulai meredistribusi ekonomi ke daerah sekitar DKI,” bebernya.
Semua program yang berjalan, sambung Yayat, akan berkaitan antara satu dan lainnya.

Seperti pada penertiban permukiman liar yang berjalan secara masif, langkah itu juga mesti dibarengi dengan segeranya pembangunan rumah susun sebagai tempat relokasi warga yang tergusur tadi.

Pada 2017 ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan menyelesaikan pembangunan 24 rumah susun dengan total unit sebanyak 6.120 unit. Pemprov juga akan membangun 100 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dengan menggunakan APBD.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur lain yang tengah berjalan ialah jembatan layang dan underpass di enam titik. Tiga jembatan layang dibangun di Bintaro Permai, Cipinang Lontar, dan Pancoran, sedangkan underpass dibangun di Kartini, Kuningan-Mampang, dan Matraman. Pembangunan kedua proyek itu ditargetkan akan selesai pada akhir 2017.

Pembatasan roda dua

Untuk mengatasi masalah kemacetan, Pemprov DKI Jakarta juga sedang mengkaji aturan penerapan aturan ganjil-genap bagi sepeda motor. Kebijakan itu diambil setelah aturan yang sama diterapkan terhadap kendaraan roda empat.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI mengatakan kajian sedang dibuat antara Dinas Perhubung­an (Dishub) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.
“Kita kaji dulu, apakah aturan itu memungkinkan untuk diterapkan bagi kendaraan motor roda dua tersebut atau tidak,” kata Djarot, kemarin.

Menurut dia, jumlah sepeda motor di Jakarta saat ini sudah terlalu banyak sehingga harus dikendalikan. Bahkan kini keberadaan sepeda motor juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Ibu Kota. (Ssr/J-1)