Warga DKI bakal Dipaksa Naik Transportasi Publik

PENERAPAN program jalan elektronik berbayar atau electronic road pricing (ERP) dipercaya Pemprov DKI Jakarta mampu mengatasi kemacetan.

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan teknologi tersebut dipilih dengan sangat berhati-hati.

"Artinya, teknologi dalam ERP benar-benar teknologi yang telah teruji bertahun-tahun di negara-negara yang tingkat keruwetan lalu lintasnya sama seperti di Jakarta," kata Djarot, di Balai Kota, kemarin.

Saat ini, ERP masih dalam proses lelang. Sistem yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia tersebut diharapkan mulai beroperasi pada 2019.

"Sebenarnya kemarin sudah dibuka untuk segera kontrak. Sekarang masih proses," ujarnya.

Djarot menegaskan ERP harus mampu mengatasi kemacetan di Jakarta.

Karena itu, sistem tersebut harus sudah berjalan baik ketika nanti dioperasikan.

"Dengan begitu, ERP tidak boleh trial and error. Harus benar-benar bagus. Jadi harus mampu mengatasi kemacetan di Jakarta," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur untuk program ERP akan dilakukan mulai 2018. ERP akan diterapkan di Jl Sudirman, Jl MH Thamrin, dan Jl Rasuna Said.

"Ini untuk memaksa mereka beralih ke angkutan umum. Kalau tetap maksa naik angkutan pribadi, ya, boleh. Akan tetapi, konsekuensinya nanti, lebih mahal kalau ke jalan protokol," paparnya.

Dengan begitu, pemprov pun memperkirakan angkutan seperti taksi daring maupun konvensional sedikit demi sedikit akan berkurang karena biaya perjalanan lebih mahal.

Pun warga yang tetap menggunakan kendaraan pribadi harus siap dengan konsekuensi yang sama.

Di sisi lain, pemprov akan mengembangkan transportasi massa berbasis rapid transit seperti MRT dan bus Trans-Jakarta.

"Kalau ini bisa ke depannya Jakarta, warganya, akan kita paksa naik transportasi publik. Dengan catatan semua transportasi publik itu tersedia dengan sangat nyaman, aman, dan tepat waktu," pungkasnya. (Ssr/J-4)