Terminal Bayangan masih Merajalela

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mulai kemarin merazia tempat-tempat yang selama ini menjadi terminal bayangan.

Di Jakarta Barat saja, sedikitnya 12 bus antarkota antarprovinsi (AKAP) terjaring akibat mangkal di luar terminal.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat Anggiat Banjar Nahor mengatakan, dalam razia kali ini, pihaknya akan menertibkan sejumlah terminal bayangan, di antaranya terminal bayangan di sekitar Pasar Palmerah dan Latumenten.

"Di kedua titik itu paling banyak terminal bayangan. Kami sudah tindak semuanya. Pokoknya kalau ada bus berhenti dan ambil penumpang, akan kami tindak," tegas Anggiat.

Beberapa titik lainnya, kata Anggiat, yakni di perempatan lampu merah Cengkareng dan sekitar Roxy.

"Di dua titik itu, bus sebenarnya cuma melintas saja. Namun, mereka suka ambil penumpang kalau ada yang menyetop. Bahkan ada pangkalannya juga. Itu kami tindak," ucapnya.

Terminal bayangan itu rata-rata menggunakan kios seadanya sebagai tempat penjualan karcis kepada penumpang.

Bahkan ada juga terminal bayangan yang hanya memanfaatkan lahan kosong.

Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah terminal utama untuk melayani mudik warga.

Terminal-terminal itu yakni Terminal Pulogebang, Terminal Kalideres, dan Terminal Kampung Rambutan.

Sementara itu, terminal tambahan yang disiapkan yaitu di Lebak Bulus, Pasar Minggu, Grogol, Muara Angke, dan Pinang Ranti.

Kendaraan roda dua

Untuk melayani warga yang hendak pulang ke kampung halaman saat Lebaran nanti, Pemprov DKI juga mempersilakan warga menitipkan kendaraan roda duanya di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan layanan penitipan motor itu bertujuan memberi rasa aman bagi warga yang hendak mudik, selain mengajak warga untuk tak menggunakan sepeda motor buat mudik jarak jauh.

"Sepeda motor sebaiknya dititipkan saja. Kalau di rumah mungkin tak aman karena kosong. Titipkan di kantor-kantor pemerintah, misalnya kantor kelurahan dan kecamatan boleh. Soal siapa yang jaga, nanti kami sediakan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Berapa biaya penitipan motor itu, Pak?

"Tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Kalau ada yang mengutip bayaran, lapor ke saya," tegas Djarot.

Tidak hanya di kantor kelurahan dan kecamatan, Djarot juga sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan tentara agar sepeda motor warga boleh dititipkan di pos-pos mereka.

"Saya sudah koordinasi dengan kepolisian. Mereka mengizinkan warga untuk menitipkan sepeda motor di kantor Kodim juga bisa," ujarnya.

Penitipan motor bisa dilakukan mulai H-1 Lebaran sampai si pemilik motor itu kembali dari mudik.

Jadi tidak ada batasan waktu berapa lama sepeda motor dititipkan.

"Bergantung pada kebutuhan si pemilik kendaraan. Akan tetapi, jangan pula sampai enggak balik lagi ke Jakarta, ya, nanti kasihan yang dititipi," seloroh Djarot. (Ssr/J-1)