Program Anies Tinggal Bicara Teknis

TIM Sinkronisasi Gubernur DKI Terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan rapat maraton bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak Sabtu (20/5) hingga Rabu (24/5).

Selama tiga hari itu, rapat dibagi menjadi empat bidang, yakni membahas kesejahteraan rakyat, pemerintahan, perekonomian, dan sarana prasarana.

Rapat mengagendakan penyampaian visi dan misi program kerja Anies-Sandi kepada Pemprov DKI.

Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said menjelaskan rapat belum membahas soal anggaran dan belum masuk ke Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Meski demikian, Sudirman masih optimistis 23 janji kerja Anies-Sandi yang dibagi menjadi 154 program serta 473 kegiatan tetap dapat direalisasikan karena tidak memerlukan dana besar.

Apalagi sebanyak 23 janji kampanye itu jauh lebih kecil dibandingkan 20.000 kegiatan Pemprov DKI saat ini.

"Kami tidak akan merombak besar-besaran. Saya optimistis apa yang kami susun bisa dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu kepada Media Indonesia, Kamis (25/5).

Sudirman Said membenarkan pembicaraan dengan Pemprov DKI belum sampai pada tahap anggaran.

Atas dasar alasan tersebut, ia mengaku tidak banyak yang bisa dilaporkan terkait hasil rapat.

Juru bicara Tim Sinkronisasi Naufal Firman Yursak malah tidak mau berkomentar soal pencapaian setelah rapat maraton.

Salah satu anggota Tim Sinkronisasi Edriana membenarkan pertemuan selama tiga hari dengan Pemprov DKI hanya menyampaikan visi dan misi program kerja Anies-Sandi untuk dimasukkan ke RKPD.

Sebelumnya disebutkan, beberapa janji kerja Anies-Sandi berpotensi masuk RAPBD 2018, di antaranya One Kecamatan One Centre of Enterpreneurship (OKE OCE), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) plus, dan DP rumah Rp0.

Selain itu, Edriana mengungkapkan dalam pertemuan itu juga dibahas bidang transportasi dan pembangunan kampung susun.

Audit reklamasi

Secara terpisah, Asisten Pembangunan Pemprov DKI Gamal Sinurat mengungkapkan tim sinkronisasi akan membentuk tim untuk mengaudit pulau reklamasi yang sudah terbangun yakni Pulau C,D, dan G.

Proses audit dilakukan sebagai pertimbangan pemanfaatan pulau yang kemungkinan dijadikan fasilitas umum. Proses audit melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

"Supaya tepat fungsi, gubernur terpilih melalui tim audit akan mengaudit C, D, dan G. Audit lingkungan," tuturnya.

Adapun pulau-pulau yang belum terbangun, yang masih sebatas izin, tidak akan diaudit.

Menurut Gamal hal itu masalah yang berbeda dan akan ada pembicaraan bersama pengembang.

Pembicaraan dengan pengembang akan dilakukan setelah pelantikan Anies-Sandi.

Saat menanggapi audit reklamasi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan tim audit akan memeriksa ulang semua regulasi peraturan dengan melibatkan pakar.

Tim audit juga akan meneliti dampak pulau reklamasi bagi masyarakat sekitar, seperti nelayan dan warga pesisir.

"Kalau ada gugat-menggugat, saya rasa Anies-Sandi sudah siap demi kepentingan masyarakat banyak." tutupnya. (J-2)