Pengembang Pulau Reklamasi C dan D Ajukan Sertifikat HGB

PENGEMBANG pulau reklamasi terkhusus pulau C dan D sudah mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Safullah mengatakan pengajuan sertifikat tersebut sedang diproses.

"Pulau C dan D lagi diajuin sertifikat HGB di atas tanah pemda," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/5).

Pulau C dan D dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group. Sebelumnya, pulau C dan D dipermasalahkan karena sejumlah hal, beberapa di antaranya soal jarak antar pulau dan permasalahan sambungan pipa di sekitaran pulau tersebut.

Belakangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membikin pulau C dan D sertifikat Hak Penggunaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan izin pengembang atas HGB.

"Jadi DKI sudah dapat HPL. Nanti juga DKI punya sarana prasarana, RTH, fasus, fasom. Itu baru di Pulau C dan D saja," jelas Saefullah.

Sementara pulau-pulau lain sisanya belum mendapatkan izin prinsip. Saefullah mengatakan izin prinsip akan diberikan oleh gubernur atau kepala daerah yang berwenang nantinya. "Kebijakan kepala daerah nanti," tegas Saefullah.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (17/5) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana menyesalkan pemerintah pusat maupun pemda DKI Jakarta yang terus bertikai soal reklamasi pantai utara Jakarta. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, akan menghentikan reklamasi.

Dalam hal ini, ia mengatakan, pengusaha merasa dirugikan. Sebab investasi sudah ditanam jauh-jauh hari di pulau reklamasi. Dari 17 pulau, empat pulau yakni Pulau C, D, G, dan N sudah terbangun.(OL-3)