UU Brexit Tertahan di Majelis Tinggi

MAJELIS Tinggi Inggris (House of Lords), Kamis (2/3), memutuskan mengubah undang-undang yang akan memulai negosiasi keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa (UE) atau Britain's Exit (Brexit).

Sebanyak 358 anggota parlemen memilih UU tersebut agar diamendemen dengan penambahan mengenai perlindungan hak bagi sekitar tiga juta lebih warga negara Eropa di Inggris setelah 'Negeri Ratu Elizabeth' tersebut keluar dari UE.

Perubahan itu berarti UU Brexit harus kembali ke Majelis Rendah (House of Commons) untuk dirundingkan sekaligus menunda persetujuan akhir yang tinggal beberapa minggu menjelang tenggat yang ditetapkan Perdana Menteri (PM) Theresa May pada akhir bulan ini.

Sebelum pemungutan suara dilakukan di Majelis Tinggi, May telah mengatakan jadwal untuk memulai Brexit melalui Pasal 50 Perjanjian Lisbon yang akan membutuhkan waktu dua tahun negosiasi tidak akan berubah.

"Memang merupakan rencana saya untuk memulai pada akhir Maret," ujar May kepada anggota parlemen.

Juru bicara Kementerian Brexit mengatakan pihaknya kecewa dengan hasil di Majelis Tinggi, terutama setelah anggota parlemen Majelis Rendah menyetujui UU tersebut bulan lalu dengan mengalahkan semua tuntutan amendemen, termasuk perlindungan hak warga negara anggota UE.

Sementara itu, pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn menyambut baik hasil tersebut dengan menyebutnya sebagai 'berita besar' yang menunjukkan dirinya mungkin akan mendukung amendemen tersebut ketika kembali ke Majelis Rendah.

Penundaan mungkin akan selesai dalam beberapa hari, tetapi kekalahan tersebut menjadi sinyal oposisi domestik akan menjadi lawan May selama dua tahun negosiasi UE yang kompleks.

Referendum yang menghasilkan Brexit pada Juni tahun lalu telah memicu kekhawatiran tentang migrasi massal warga UE dari Inggris dan akan menjadi isu penting ketika negosiasi dimulai.

Masa depan UE

Di lain pihak, Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, kemarin, mengatakan keluarnya Inggris tidak akan menghentikan UE dan bahkan mengumumkan rencana masa depan blok tersebut pasca-Brexit.

Juncker memberikan lima skenario yang mungkin terjadi termasuk mengurangi peran UE menjadi pasar tunggal, mengembalikan beberapa kekuasaan kepada negara anggota, dan menciptakan perluasan integrasi antarnegara anggota dalam menghadapi politik oposisi (multispeed Europe).

"Meskipun Brexit mungkin menyakitkan dan sangat disesalkan, itu tidak dapat menghentikan langkah UE menuju masa depan," ujar Juncker sambil menyajikan kertas putihnya kepada parlemen Eropa di Brussels.

Para pemimpin UE akan mempertimbangkan posisi Juncker menjelang pertemuan puncak di Roma pada 25 Maret mendatang yang sekaligus menjadi ulang tahun ke-60 UE.

Pada momen tersebut, para pemimpin UE juga akan membuat pernyataan tentang masa depan setelah keluarnya Inggris pada 2019.

Sejak Brexit mencuat, sebanyak 27 negara anggota UE telah melakukan pencarian terkait dengan bagaimana menghadapi tantangan termasuk meningkatnya populisme, kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, dan Rusia yang semakin tegas. (AFP/I-2)