Irak Balik Ancam AS soal Visa

IRAK meminta Amerika Serikat (AS) meninjau kembali larangan perjalanan bagi warga negara Irak memasuki AS pada Senin (30/1). Baghdad mengatakan parlemen akan menerapkan larangan yang sama jika Washington tidak mengubah kebijakan

“Kami menolak keputusan untuk mencegah penerimaan warga negara Irak di AS, dan meminta peninjauan ulang,” ujar Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari kepada Duta Besar AS Douglas Silliman.

“Akan tetapi, kami juga mengonfirmasi komitmen kami untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Baghdad dan Washington,” tambahnya.

Tanggapan itu disampaikan Irak setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah yang melarang warga negara Irak, Iran, Suriah, Sudan, Somalia, Libia, dan Yaman memasuki AS.

Trump menilai kebijakan itu akan membuat AS aman dari teroris. Namun, Irak menyebut hal itu adalah keputusan salah.
Di saat yang sama, parlemen Irak mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serupa terhadap AS jika Washington tidak menarik keputusan tersebut. Bahkan anggota parlemen Irak telah melakukan voting untuk kebijakan timbal balik tersebut. Parlemen juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menentang perintah tersebut.

Di London, ­Inggris, perintah Trump itu juga memicu penolakan terhadap rencana lawatan Trump ke ‘Negeri Ratu Elizabeth’. Ribuan orang menggelar protes di Glasgow, Edinburgh, Cardiff, Manchester, Newcastle, Sheffield, Oxford, Cambridge, Brighton, Glou-cester, Leeds, York, Liverpool, Leicester, dan beberapa kota lainnya pada Senin (30/1).

Sekitar 1,5 juta warga Inggris juga menandatangani petisi menuntut pembatalan kunjungan Trump. Hal itu juga mendorong digelarnya debat darurat di parlemen Inggris di hari yang sama.

Namun, Perdana Menteri Inggris Theresa May menolak untuk membatalkan undangan kunjungan Trump. May berkeras Trump akan datang dan disambut parlemen serta Ratu Elizabeth II.

“AS adalah sekutu dekat Inggris, kita bekerja sama di banyak bidang kepentingan bersama dan ada hubungan khusus di antara kedua negara,” ujar May. “Saya telah mengeluarkan undangan untuk kunjungan kenegaraan Trump ke Inggris.”

Di lokasi yang berbeda, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, mengatakan Rusia juga memandang kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat bukan urusan mereka.

“Itu bukan urusan kami. Kami tidak mengintervensi kebijakan Amerika Serikat. Kebijakan kami tidak akan berubah dan kerja sama kami dengan Amerika Serikat tetap untuk memberantas terorisme,” tandas Galuzin di Jakarta, Selasa (31/1). (AFP/Ihs/Ire/I-1)