Trump Pecat Jaksa Agung

PRESIDEN Amerika Serikat Donald J Trump memecat Jaksa Agung Sally Yates pada Senin (30/1) malam waktu setempat karena secara terbuka menentang kebijakan imigrasi kontroversial yang baru disahkan Trump Jumat (27/1). Pemecatan itu sekaligus menjadi peringatan kepada para pejabat pemerintahan lain karena Trump siap untuk mengakhiri karier mereka jika tak sejalan atau menolak untuk melaksanakan perintahnya.

“Pemangku jabatan Jaksa Agung, Sally Yates, telah mengkhianati Departemen Kehakiman karena menolak menegakkan tertib hukum yang dirancang untuk melindungi warga AS,” ujar pernyataan resmi biro pers Gedung Putih.

Yates, jaksa karier yang diangkat pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, dinilai tidak sejalan dengan keputusan Trump melarang warga dari tujuh negara muslim masuk ke AS serta penangguhan program pengungsi.

“Yates adalah pejabat yang ditunjuk Obama yang lemah terhadap masalah perbatasan dan sangat lemah pada persoalan imigrasi ilegal.”

Yates meragukan seberapa konstitusional keputusan presiden itu dan menolak mempertahankannya di pengadilan.

Dalam sebuah memo, Senin (30/1) waktu setempat, dia menolak ‘patuh’ karena tidak diberi alasan meyakinkan apakah perintah eksekutif Trump itu konstitusional dan konsisten dengan kewajiban lembaga peradilan dalam membela kebenaran.

“Selama saya menjadi jaksa agung, Departemen Kehakiman tidak akan memberikan argumen mengenai pembelaan atas perintah eksekutif tersebut, kecuali atau hingga saya teryakinkan bahwa itu layak dilakukan,” ujarnya.

Jabatan Yates pun hanya bertahan beberapa jam setelah dia memberikan pernyatannya itu. Trump lantas menunjuk jaksa federal lama Dana Boente, jaksa Distrik Timur Virginia, sebagai pengganti Yates. Gedung Putih melantik Boente pada Senin dan mencabut direktif Yates.

Segera setelah memecat Yates, Presiden Trump secara diam-diam mengganti pelaksana tugas Kepala Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Daniel Ragsdale dengan Thomas Homan.

Berbeda dengan Yates, Ragsdale yang diangkat pada hari yang sama dengan pelantikan Trump sebagai presiden itu didepak tanpa alasan yang jelas. Gedung Putih enggan membeberkan perihal pemecatan pria yang sebelumnya menjabat wakil direktur ICE selama beberapa tahun tersebut.

Pada Senin malam, Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly baru mengonfirmasi penunjukan Homan. Belakangan ini Homan dinilai membawa ICE ke penerapan langkah penahanan dan deportasi. Dengan mempromosikan Homan, administrasi Trump mengisyaratkan kecenderungan pada langkah-langkah keras dalam penegakan kebijakan imigrasi.

Kritik Obama

Belum 10 angkat kaki dari Gedung Putih, mantan Presiden Barack Obama harus melihat penerusnya membawa AS pada kebijakan yang dikecam dunia. Melalui juru bicaranya, Kevin Lewis, Obama mengkritik kebijakan yang berlandaskan diskriminasi tersebut.

Obama juga menepis pembelaan diri Trump yang menyebut perintah eksekutif yang ia teken beberapa hari lalu itu mirip dengan keputusan Obama pada 2011, ketika ia melarang visa bagi pengungsi dari Irak selama 6 bulan.

“Berkenaan dengan perbandingan dengan keputusan kebijakan luar negeri Presiden Obama, seperti yang telah kita dengar sebelumnya, Presiden secara fundamental tidak setuju dengan gagasan diskriminasi terhadap individu karena keyakinan atau agama mereka,” ujar Lewis dalam pernyataan pers yang dipublikasikan via Twitter, Selasa (31/1).

Obama pun mendukung aksi protes warga yang mengkritik kebijakan imigrasi dan larangan perjalanan yang dikeluarkan Presiden Trump. Dia mengaku telah tersentuh dengan tingkat keterlibatan warga dalam aksi protes selama akhir pekan di penjuru negeri.

“Warga menggunakan hak konstitusional mereka untuk berkumpul, meng-organisasikan, dan menunjukkan agar suara mereka didengar tentunya hal yang pantas ketika nilai-nilai Amerika diperta-ruhkan,” tambah Lewis. (AFP/AP/I-4)