Pemerintah dan Oposisi Kongo Capai Kesepakatan

KESEPAKATAN untuk menentukan masa depan Presiden Kongo Joseph Kabila akhirnya dicapai antara pejabat pemerintah dan para tokoh dari oposisi pada Sabtu (31/12). Kesepakatan yang dicapai antardua pihak dengan susah payah tersebut diharapkan bisa mengakhiri krisis politik yang telah berlangsung berbulan-bulan. Berdasarkan kesepakatan, Kabila tetap diizinkan memerintah sampai akhir 2017.

Namun, isi kesepakatan telah memerintahkan untuk segera membentuk dewan transisi yang dipimpin tokoh oposisi Etienne Tshisekedi. Tak hanya itu, jabatan perdana menteri akan diberikan pada tokoh oposisi. Perundingan dapat digelar setelah Gereja Katolik Roma bersedia menjadi penengah antara pemerintah dan partai-partai oposisi dalam mengatasi konflik politik.

Sebelumnya, Kongo dilanda protes dan unjuk rasa penolakan perpanjangan jabatan Presiden Kabila. Kabila yang telah memimpin Kongo dua periode menolak untuk melepaskan jabatan presiden yang berakhir pada 20 Desember lalu. Kendati jabatannya telah berakhir, dia belum menunjukkan niatnya mengundurkan diri. Media lokal melaporkan, kesepakatan dua pihak yang berbeda pendapat tersebut berjalan alot dan proses negosiasi berlangsung 13 jam pada Sabtu (31/12).

Akhirnya kesepakatan yang melarang Kabila menjabat ketiga kalinya dicapai. Dalam negosiasi, pihak oposisi mengambil jalan tengah. Mereka menerima Presiden Kabila untuk tetap memerintah sampai menyerahkan kepada penggantinya setelah pemilihan presiden yang digelar pada akhir 2017. Dalam mencapai kesepakatan ini, Gereja Katolik Roma, memainkan peran kunci.

Otoritas Vatikan telah mengambil langkah inisiatif dalam negosiasi yang mulai dilakukan pada 8 Desember lalu. Ketua Konferensi Wali Gereja Kongo, Uskup Agung Marcel Utembi, mengaku bahagia tercapainya kompromi politik yang inklusif. Kepala Misi PBB di Kongo, Maman Sidikou, juga menyambut baik kesepakatan itu. Ia mengatakan, "Berbagai upaya untuk menjaga stabilitas politik harus terus diupayakan dengan menerapkan setiap titik dari peta politik."

Sebagaimana diketahui, masyarakat Kongo seharusnya menggelar pemilihan presiden pada 2016. Namun pihak berwenang setempat mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu harus direvisi. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Kabila masih bisa tetap memerintah sampai pemilihan berikutnya digelar.