Dituduh Makar Aktivis Demokrasi Dibui

DI negara sosialis dengan partai tunggal, demokrasi menjadi sesuatu yang tabu dan haram.

Republik Sosialis Vietnam (SRV) salah satu yang belum memberi ruang bagi invidu atau kelompok untuk mengusung nilai-nilai yang berbasis pada suara rakyat.

Di Provinsi Thai Binh, muncul dua aktivis yang ingin menegakkan demokrasi.

Kendati berstatus mantan tentara, Tran Anh Kim, 67, bertekad menumbuhkan embrio untuk menghapuskan kekuasaan pemerintah yang absolut.

Selain Kim, rekannya, Le Thanh Tung, 48, memiliki gagasan yang sama. Mereka pun kerap menyuarakan demokrasi kendati mendapat ancaman dari aparat keamanan.

Atas aksi membangkitkan revolusi demokrasi, Kim dan Tung pun ditahan.

Setelah diadili dengan tuduhan mengganggu keamanan nasional, keduanya dimasukkan ke balik jeruji selama beberapa bulan.

Akhirnya mereka dapat menghirup udara bebas.

Hanya beberapa bulan beraktivitas, kedua aktivis itu kembali ditangkap tahun lalu. Kemarin, pengadilan menyidangkan lagi Kim dan Tung.

Hakim pun mengetukkan palu dan menyatakan dua aktivis itu terbukti bersalah dengan membangkitan revolusi demokrasi.

Dalam pengadilan di Provinsi Thai Binh, dengan alasan stabilitas, hakim menyatakan keduanya hendak menggulingkan pemerintah yang sah.

"(Klien saya) dituduh membentuk kekuatan demokrasi untuk revolusi," kata Vo An Don, pembela hukum Tung.

Hakim memberi ganjaran kepada Kim dengan hukuman penjara selama 13 tahun.

Sementara itu, rekannya, Tung, divonis penjara selama 12 tahun.

Kedua terpidana akan menjalani hukuman percobaan selama lima tahun setelah divonis.

Pascavonis dibacakan, Vo yang tak puas langsung menyerukan 'salah dakwaan'. Serupa dengan Vo, pengacara Kim, Tran Thu Nam, menilai keputusan hakim tidak objektif.

Di negara Indochina tersebut, semua media massa dikelola pemerintah.

Kebebasan berekspresi sebagai nilai demokrasi tak bisa tumbuh dan berkembang.

Organisasi Reporters Without Borders (RWB) pun menempatkan Vietnam di urutan ke-175 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pres.

Amnesti Internasional melaporkan sedikitnya 45 wartawan ditahan di negara itu.

Mereka pun disebut sebagai 'tahanan hati nurani.'

Sementara itu, para bloger dan aktivis memilih menyuarakan pandangan tentang demokrasi dan keadilan di media sosial.

Akibat sikap kritis mereka terhadap pemerintah itu, sebagian dijebloskan ke penjara.

Bulan lalu, aktivis pembela hak milik tanah, Can Thi Theu, 54, dari Desa Durong Noi diajukan ke pengadilan dengan tuduhan mengganggu ketertiban masyarakat.

Pada sidang di Pengadilan Rakyat Hanoi pada Rabu (30/11), Can divonis selama 10 bulan penjara. (AFP/Deri Dahuri/I-3)